Santoso, SH.*

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta tidak berjalan mulus, bahkan menuai masalah. PPDB online zalur zonasi membuat 1200 orang tua siswa peserta PPDB yang tidak lolos seleksi melakukan protes dan demonstrasi dikantor Gunernur DKI Menteri Pendidikan.

Ihwal protes mereka adalah SK Kepala Dinas Pendidikam DKI Nomor 501 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB tahun ajaran 2020/2021. Berdasarkan SK tersebut seleksi zalur zonasi dilakukan dengan mengurutkan usia alon siswa dari tertua ke termuda. Kebijakan ini membuat banyak anak berprestasi gagal masuk sekolah negeri karena kalah usia. Perlahanan tapi pasti nama-nama mereka hilang dari daftar tergeser oleh mereka yang umurnya lebih tua.

Selain dari orang tua siswa, protes juga datang dari pegiay perlindungan anak, baik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komisi Nasional Anak (Komnas Anak). Dalam catatan Komnas Anak SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 501 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun ajaran 2020/2021 melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Karena itu PPDB DKI harus dibatalkan.

Membatalkan PPDB DKI tentu saja bukan keputusan yang bijak. Selain akan mengundang protes baru dari orang tua siswa yang anaknya diterima di sekolah negeri, membatalkan PPDB sama saja dengan mendistorsi hak pendidikan bagi anak. Karena sejatinya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik tanpa melihat latar belakang status sosial nya. Anak dari keluarga miskin atau kaya punya hak yang sama atas pendidikan.

Seleksi PPDB DKI tahun 2020 bisa dikatakam tidak berpihak kepada anak berprestasi dari keluarga miskin yang berusia muda. Bagi mereka pilihannya adalah daftar di sekolah swasta dengan kualitas kurang bagus atau putus sekolah. Mendaftar ke aekolah swasta yang bagua jelas tidak mungkin karena biaya pasti mahal, mereka tidak mampu.

  Menanggapi Tuntutan Mengenai Pencabutan SE Dishub Nomor 358/1.811, Fraksi Demokrat Mengawal Hingga Tuntas

Ditambah lagi dalam Pandemi Covid 19 banyak  org tua siswa jadi korban PHK dan tidak bisa berusaha lagi karena situasi yang dibatasi melalui kebijakan PSBB oleh pemerintah maka berdampak pada kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan baik di SMP atau SMA Swasta.

Memperhatikan kondisi itu dan bahwa pendidikan merupalan hak anak dalam menggapai cita cita menuju kehidupan yang lebih baik maka peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan para siswa untuk bisa melanjutkan pendidikan di  SMP maupun SMA.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengambil peran yang wajib dilakukan dengan membantu biaya pendaftaran bagi siswa dari keluarga miskin yang akan melanjutkan ke kemjang SMP dan SMA Swasta. Tentu saja dengan tidak mengganggu hak siswa miskin mendapatkan bantuan KJP setiap bulannya.

Untuk merealisasikan bantuan tersebut  Pemprov DKI Jakarta harus mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya pendaftaran murid baru SMP dan SMA Swasta bagi warga miskin dalam APBD Perubahan 2020.

Kami berpendapat ini bisa menjadi usulan solusi atas kisruh PPDB yang sudah terjadi.  Pemprov DKI sudah sangat baik dalam penanganan dampak Covid 19 baik daro sisi medis mauoun sisi sosial dengan memberikan bantuan sosial.  Kami berpandangan harus ada kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam membantu keluarga miskin yang terdampak Covid-19 yang anaknya masuk alih jenjang SMP dan SMA dan harus mendaftar di sskolah swasta.

* Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta

 

Komentar Facebook