Kepada AHY, Penerima Program Kredit Usaha Rakyat Pada Masa SBY Ucapkan Terima Kasih

DEMOKRAT DKI – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY) bersama jajaran Partai Demokrat silaturahmi kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siroj bersama pengurjs PBNU di jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2020).

“Kedatangan kami ini selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga memohon doa restu bagi Partai Demokrat dalam memperjuangkan dan aspirasi rakyat, serta meminta saran dan masukan atas isu-isu kebangsaan,” ujar AHY

Selain itu, tujuan AHY sowan ke PBNU ini juga untuk berbagi pandangan terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah menjadi kontroversi sekaligus mengancam fondasi kehidupan berbangsa.

“Salah satu permasalahan terkini yang dibahas tadi adalah tentang RUU HIP. Sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman Nahdliyin dan elemen masyarakat lainnya,” jelas AHY

AHY melanjutkan, setidaknya ada empat alasan mengapa RUU HIP perlu ditolak. Pertama, kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindahan dalam sistem ketatanegataan. Sebab ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajat untuk diatur oleh Undang-Undang. Kalau RUU  dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila.

“Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila. RUU ini berpotensi memfasilitasi  hadirnya monopoli tafsir Pancasila, yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi” tegas AHY

Kedua, RUU HIP ini juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, dimana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai ‘konsoderan’ dalam perumusan RUU HIP ini.

  Demokrat DKI Dukung Upaya Warga Bukit Duri Tuntut Pengembalian Hak Hunian Layak Untuk Warga

“Padahal TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kifa sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan ditengah ditengaj kompleksitas ideologi dan cara pendang kebangsaan,” lanjut AHY.

Ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tercermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang berbunyi, “….Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio nasionalisme, sosio demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan…”.

“Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar,” tutur AHY.

Keempat, adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 yang berbunyi “….Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

“Hal ini jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya,” tandas AHY.

“Secara khusus, saya pun mengapresiasi NU yang secara konstriktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di parlemen. Ini penting untuk diteruskan dan dilakukan dalam terciptanya demokrasi yang semakin matang. Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para Kiai se-Nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan gang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja),” pungkas AHY.

SP

 

 

 

Komentar Facebook