Oleh: Gilang Rahadian MA, SE.MM

Rasanya baru kemarin, Presiden Jokowi yang ditemani oleh Mentri Kesehatan dr. Terawan mengumumkan bahwa Covid-19 sudah hadir di Indonesia dimana 2 warga Depok Ibu dan anak menjadi korbannya. Tanpa disadari 2 bulan persitiwa tersebut telah berlalu, dan kini menurut laporan terakhir dari Achmad Yurianto (jubir pemerintah) yang setiap hari bertugas menyampaikan pengumuman seputar Covid, bahwa 12.438 orang positif di Indonesia, dimana 4.709 berada di Jakarta.

2 bulan lebih pula lamanya virus Corona turut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.Ia menyerang seluruh sendi kehidupan, tak hanya bersifat kesehatan namun juga sosial, politik bahkan ekonomi. Jakarta, ibu kota sekaligus episentrum pandemi Covid – 19 benar-benar luluh lantak oleh kehadiran makhluk kasat mata ini. Imbas penerapan berbagai kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta mengakibatkan turunnya pendapatan daerah tahun 2020, dimana APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar 87,95 T akhirnya mengalami koreksi atau penyesuaian menjadi Rp 47,18 T. Angka ini akan berkesesuaian, dengan catatan bahwa pemrov dapat mengejar target realisasi penerimaan dengan berbagai kebijakan turunan.

Lebih lanjut anggaran penyesuaian hanya akan digunakan untuk operasional, belanja pegawai serta penanganan Covid – 19. Artinya bahwa tahun ini kemungkinan besar tidak akan ada proyek infrastruktur dan pembelanjaan lain yang dilakukan pemprov DKI, yang juga berarti akan terjadi perlambatan atau bahkan kemandekan ekonomi.

Kembali ke Covid-19 pemprov DKI memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid ke 2 hingga 22 Mei, dimana jilid pertama berakhir pada 23 April lalu. Sebagai kompensasi dari PSBB maka pemprov memberikan bantuan pangan kepada hampir 1,2 Juta warga Jakarta. Kabarnya lebih lanjut disampaikan bahwa bantuan pangan tahap 2 akan segera direalisasikan dengan penambahan penerima hampir 2 juta warga dan nilai paket bantuan yang juga bertambah. Informasi yang sangat menggembirakan dan melegakan untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan di tahap 1 ataupun yang tidak tercukupi kebutuhan keluarganya selama 1 minggu.

Namun hadirlah informasi yang mengejutkan yang berasal dari pernyataan Mentri Keuangan Sri Mulyani bahwa DKI Jakarta tidak punya uang untuk memberikan bansos bagi masyarakat dan meminta agar ditalangi oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini belum ada respon atau tanggapan dari pemprov DKI.

Namun, jika benar bahwa saat ini DKI tidak lagi memiliki anggaran atau dana terutama untuk memberikan bantuan pangan bagi masyarakat maka ada baiknya DKI mengevaluasi kebijakan PSBB serta memikirkan cara bagaimana memperoleh sumber pendapatan lain dan juga efesiensi ulang terhadap pos-pos anggaran yang masih mungkin untuk di koreksi.

Evaluasi PSBB, Gerakkan Roda Ekonomi

Hemat saya kebijakan PSBB bukanlah sebuah sebab dalam kebijakan penanganan Covid-19, namun merupakan akibat yang diperoleh sebab DKI memiliki
1. kekuatan finasial untuk memberi kompensasi kepada masyarakat yang mematuhi aturan PSBB
2. Kekuatan organisasi pemerintah daerah untuk mengawal jalannya PSBB sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika sebab-sebab itu tidak dapat dipenuhi maka kebijakan PSBB harus dicabut digantikan dengan kebijakan baru yang tidak terlalu membebani pemerintah daerah dan sesuai dengan kemampuan.

  Klarifikasi Informasi KJP Dari Disdik DKI Jakarta

Jika dikaji dari 2 indikator tersebut, maka sepertinya DKI tak sanggup untuk melaksanakan PSBB. Kebijakan tersebut menurut saya malah merugikan. Pihak pemerintah membutuhkan anggaran tambahan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat agar aturan PSBB dapat berjalan dengan baik, selain itu daerah kehilangan pendapatan sebab berhenti beroperasinya kegiatan-kegiatan usaha yang menjadi sumber pemasukan.

Dari sisi masyarakat justru dirugikan. Perusahaan atau usaha yang diharuskan berhenti beroperasi, pegawai banyak yang terkena PHK atau dirumahkan, dan pekerja harian tak dapat berjalan. Ucapan heroik Presiden Ghana Nana Akufo Addo yang mengatakan bahwa Ia tau cara mengembalikan ekonomi namun tak tahu cara mengembalikan nyawa hanyalah ucapan yang nikmat dimulut namun melilit diperut, karena orang selalu diingatkan untuk mencuci tangan namun tak diajak makan. Saat ini banyak kita dapatkan singkatan baru penghibur kesedihan seperti, PDP (Positif Dia Pengangguran), ODP (Ora Duwe Penghasilan), PSBB (Pemasukan Sedikit Beban Banyak) dan lain sebagainya.

Sensitifitas pemangku kebijakan sangat dibutuhkan dalam situasi darurat ini. Alih-alih menjaga masyarakat dari Virus Corona namun justru menjerumuskan rakyat pada lubang kelaparan. Sementara kelaparan adalah pangkal dari segala keburukan. Dalam kondisi DKI hari ini Kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan. Berikan izin dan ruang aktivitas ekonomi kembali berjalan. Massifkan ajaran dan nasihat untuk masyarakat menggunakan pakaian keamanan seperti topi, masker dan sarung tangan, dan biasakan mencuci tangan serta hindari menjamah muka. Selebihnya perusahaan atau unit usaha yang Kembali beroperasi terapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan jangan berkerumun, serta beri asupan gizi dan ekstra makan kepada karyawan khusus dimasa pandemi, saya kira ini lebih baik ketimbang berhenti beroperasi.

Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya harus berfikir keras bagaimana mencari sumber pembiayaan pengelolaan daerah secara cepat dan tepat, diluar pendapatan rutin. Hibah atau bantuan dari luar negeri atau swasta dapat dimaksimalkan melalui kemampuan relasi dan silaturahmi Gubernur. Selain itu sesuai dengan peraturan pemerintah No 54 tahun 2005 ada peluang bagi DKI untuk melakukan pinjaman daerah maupun penerbitan obligasi daerah. Singkat kata kepiawaian pemerintah tak hanya dinilai dari kemampuan membelanjakan, namun juga dari kelihaian mengolah sumber pembiayaan.

Semoga Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI dapat memberi masukan yang konstruktif kepada eksekutif dalam menangani pandemic Covid 19.

• Pengurus DPD Partai Demokrat DKI Jakarta
• Pembina yayasan Garda Rakyat Centre (GRC)

Komentar Facebook