Santoso, SH. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia

DEMOKRAT DKI – Anggota Fraksi Partai Demokrat, Santoso, mendorong KPK lebih ketat mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19. Dirinya mendukung KPK menjerat pelaku korupsi dana penanggulangan bencana dengan hukuman mati. Karena hal tersebut sesuai dengan undang-undang.

“KPK harus betul-betul menerapkan pasal hukuman mati bagi siapa saja yang diketahui melakukan korupsi dana penanggulangan bencana. Jangan Cuma gertak saja.  Sehingga orang tidak akan mengambil kesempatan dan berpikir jahat ingin memanfaatkan keadaan,” ujar Santoso.

Selanjutnya, Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, Pidana mati bagi koruptor dana bencana secara hukum bisa diterapkan karena itu merujuk kepada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001. Pada Pasal 2 Ayat (2): dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati bisa dijatuhkan.

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ini adalah keadaan yang dapat dijadikan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Yaitu jika apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi,” kata Santoso.

  Sampaikan Simpati Terhadap Kesewenangan Rektorat Kepada Mahasiswa ISTN, MMD DKI Jakarta: Itu Mengkhianati Reformasi

Menurutnya, berdasarkan Undang-undang, siapa yang melakukan korupsi keuangan negara disaat negara dalam berstatus bencana nasional, dapat dihukum mati.

“Berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi KPK untuk menerapkan hukuman mati bagi setiap orang yang dengan niat jahat menyelewengkan dana penanggulangan Covid-19,” ucanya

Politisi Demokrat yang juga anggotga Komisi III DPR RI mengingatkan besarnya dana negara yang dialokasikan untuk untuk penanganan Covid-19 yang mencapai 405 Triliun rupiah. Menurutnya dana sebesar itu harus digunakan dengan transparan dan harus tepat sasaran.

SP

Komentar Facebook