Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, saat mengikuti rapat di Komisi III DPR RI

DEMOKRAT DKI – Pada 31 maret 2020 pemerintah mengeluarkan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19),belakangan sering disebut Perppu Corona.

Perppu yang diharapkan bisa menjadi jalan cepat pemerintah menangani Covid-19 ini malah mengundang kontroversi dan polemic dimasyarakat. Tidak lama setelah Perppu berlaku sudah ada lembaga masyarakat yang menggugat Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap memberikan perlindungan hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Protes ini bukan hanya disampaikan oleh masyarakat tapi juga oleh wakil rakyat di DPR RI. Salah satunya adalah Santoso.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat termasuk yang melakukan protes keras isi Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19.

“Perppu lebih banyak mengatur soal keuangan dan ekonomi. Celakanya norma hukum baru yang terdapat dalam Perppu tersebut mengubah secara mendasar kerangka dan sistem APBN kita,” kata Santoso di Jakarta, Senen (20/4/2020).

  AHY: Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Tidak Lupa dengan Jati Dirinya

Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI ini juga menyoroti kewenangan pengawasan oleh rakyat yang dimandatkan ke DPR dikurangi. Bahkan mekanisme menentukan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK ikut dibuang.

Belum berhenti sampai disitu, Santoso juga menjelaskan isi salah satu pasal Perppu itu yang memberikan imunitas yang berlebihan bagi penyelenggara Negara.

“Penambahan hak imunitas seperti diatur dalam Pasal 27 Perppu tersebut yang memungkinkan Pemerintah dan institusi terkait tidak bisa dituntut secara pidana, perdata dan TUN dalam penggunaan anggaran selama masa Covid 19 ini,” ujar Santoso.

Menurut Santoso, ada banyak persoalan pada Perppu tersebut. Menurutnya, isi Perppu tersebut melanggar prinsip-prinsip Negara hukum. Oleh karena itu ia menolak berlakunya Perppu Corona itu.

“Perppu Corona ini alih-alih menyelamatkan rakyat dari Covid-19, tapi malah mewujudkan kekuasaan absolut di tangan eksekutif,” pungkas Santoso.

UC

Komentar Facebook