Mujiyono, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dan juga Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat DKI Jakarta

DEMOKRAT DKI – Ditengah melonjaknya penularan virus korona baru (Covid-19) di Jakarta, Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono, menawarkan tujuh skema pembiayaan penyaluran bantuan jika Ibukota diputuskan lockdown atau karantina wilayah.

Meski lockdown merupakan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah pusat juga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan warganya jika benar-benar lockdown harus dilakukan. Menurut Ketua Komisi A DPRD DKI ini, Gubernur DKI Jakarta juga harus bersikap cepat.

“Sebaiknya Gubernur DKI Jakarta segera bersikap, karena Jakarta butuh lockdown  14 hari saja, agar corona tidak meluas,” kata Mujiyono, Sabtu (28/3/2020).

“Ada tujuh skema yang saya tawarkan. Pertama bantuan untuk warga penerima subsidi. Saya ambil dari data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS tahun 2016, saat itu tercatat paling banyak jumlahnya mencapai 3,48 juta. Jika dikalikan Rp 33.000 per hari untuk makan sesuai angka kebutuhan gizi, maka total yang dibutuhkan Rp 1,6 triliun,” lanjut Mujiyono.

  Sikapi Pertemuan SBY dengan Prabowo, Demokrat DKI Harap Ada Kesepakatan yang Terbangun

Berikut tujuh skema pembiayaan yang diusulkan anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono yang juga Ketua BPOKK Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta.

  1. Pemberian bantuan untuk warga penerima subsidi dengan memberdayakan ojek online dengan perkiraan biaya Rp. 4,4 triliun;
  2. Pemberian bantuan ke 4,4 juta warga kalangan bawah dengan merujuk Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial dengan perkiraan biaya Rp. 4,9 triliun;
  3. Pemberian bantuan tanpa memberdayakan ojek online, namun mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT);
  4. Pemenuhan total kebutuhan dasar warga Jakarta dengan memberdayakan ojek online, dengan perkiraan biaya Rp. 8,4 triliun;
  5. Pemberian bantuan melalui RT/RW dengan perkiraan biaya Rp. 5,9 triliun;
  6. Subsidi pemenuhan kebutuhan warga;
  7. Pemenuhan kebutuhan warga oleh pemerintah pusat;

UC

Komentar Facebook