Disampaikan oleh : H. Ali Muhammad Johan C, SE

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

Bismillahi rahmannirrahim,

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua, syalom

Om Swastiastu, Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

 

Yth. Sdr.    Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;

Yth. Sdr.    Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yth. Sdr.    Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah – Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Yth. Sdr.    Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;

Yth.  Sdr.    Para Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta;

Yth. Sdr.    Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan seluruh hadirin yang kami  hormati.

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua, Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

 

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

 

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang perlu kiranya menjadi perhatian kita Bersama.

 

Sebagaimana kita ketahui Bersama, pada saat ini, bangsa kita sedang menghadapi sebuah wabah global, yaitu penyebaran virus corona covid-19. Bahkan beberapa hari yang lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah meningkatkan status wabah virus corona, pada tingkat “siaga tertinggi”.

 

Terkait hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Sdr. Gubernur yang telah bersikap responsif, serta telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease atau Covid-19.

 

Fraksi Partai Demokrat meminta agar Instruksi Gubernur tersebut segera ditindaklanjuti dengan berbagai aksi-aksi seperti:

  1. Mengadakan sosialisasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap bahaya penyebaran virus corona covid-19;
  2. menggalakan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  3. meningkatan upaya deteksi dan pengawasan penyebaran virus corona covid-19;
  4. melakukan updating informasi faktual secara berkala;
  5. meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan; dan
  6. mempersiapkan protokol krisis yang diperlukan, seandainya wabah covid-19 meluasnya di Provinsi DKI Jakarta.

 

Dalam kondisi saat ini, kepanikan, kecemasan, dan ketakutan warga masyarakat, hanya dapat diredam, apabila sistem penanggulangan penyebaran wabah virus corona covid-19, yang diterapkan oleh pemerintah terbukti handal dapat berjalan secara efektif.

 

Selain itu, perlu kiranya digalakkan operasi pasar untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bagi produk-produk alat kesehatan (terutama masker dan hand sanitizer),  dan  bahan-bahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

 

Fraksi Partai Demokrat mengajak kita semua untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar bangsa Indonesia yang kita cintai ini, dijauhkan dari segala bencana dan seluruh rakyat Indonesia selalu diberikan kesehatan oleh-Nya.

 

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

 

Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat mengucapkan apresiasi kepada pihak eksekutif, yang telah menuntaskan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua, Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat segera dibahas dan disahkan bersama.

 

Mencermati Pidato Sdr. Gubernur pada Rapat Paripurna Penyampaian Raperda, tanggal 4 Maret 2020.  Dijelaskan bahwa yang menjadi sasaran dilakukannya perubahan Perda adalah sebagai berikut:

Pertama,  agar tercapainya optimalisasi penerimaan dari retribusi daerah tahun 2020. Di mana pada tahun 2020, target penerimaan dari Retribusi Daerah ditetapkan sebesar Rp755,75 miliar, meningkat sebesar 6,42% dari target APBD pada tahun sebelumnya.

Kedua, menghapuskan retribusi karena sudah ditiadakan sebagai akibat undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah maupun kebijakan Pemerintah Pusat;

Ketiga, menaikkan tarif retribusi pada penggunaan fasilitas tertentu, karena adanya potensi pendapatan retribusi daerah; dan nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan nilai saat ini.

Keempat, melakukan penyesuaian nomenklatur Susunan Perangkat Daerah sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019.

Terhadap usulan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tersebut, Fraksi Partai Demokrat dapat memahami serta menyetujui untuk dilakukannya pembahasan di tingkat selanjutnya.

 

 

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

 

Dalam kaitannya dengan materi yang termuat dalam rancangan peraturan daerah ini, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan saran sebagai berikut:

  1. Secara prinsip, Fraksi Partai Demokrat dapat memahami, perlu adanya penyesuaian tarif retribusi yang meliputi: Penyesuaian, penurunan, penghapusan jenis retribusi, dan pengusulan jenis retribusi baru.

Fraksi Partai Demokrat menyadari adanya beberapa tarif retribusi yang belum pernah disesuaikan sejak ditetapkannya Perda Nomor 3 tahun 2012, meskipun untuk beberapa jenis retribusi telah dilakukan penyesuaian melalui Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

  1. Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam pembahasan Raperda Retribusi ini, kita semua dapat mencermati berbagai kenaikan tarif retribusi yang berpotensi memberatkan ekonomi rakyat kecil.

Dalam kondisi ekonomi yang sedang stagnan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberikan berbagai insentif dalam bentuk keringanan maupun penghapusan retribusi yang sekiranya memberatkan bagi mereka.  Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan apakah pemberian insentif tersebut telah diformulasikan di dalam draft Raperda ini? Mohon Tanggapan!

  1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Umum yang akan dihapuskan, antara lain: Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.  Pada Retribusi Jasa Usaha, jenis retribusi yang dihapuskan adalah Retribusi Rumah Potong Hewan.

Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai berapa potensi pendapatan yang hilang, apabila dilakukan penghapusan terhadap beberapa jenis retribusi tersebut dan apa pertimbangan pihak eksekutif untuk menghapuskan retribusi tersebut?  Mohon Penjelasan!

  1. Terkait dengan tarif Retribusi Pelayanan Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat setuju untuk dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan harga saat ini, namun hendaknya kenaikan tarif tersebut tidak memberatkan masyarakata DKI Jakarta.

Pada obyek pemakaian mobil pompa dan tangki untuk bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersil oleh swasta selama 24 jam atau kurang.  Terdapat kesalahan pengetikan nomenklatur dalam Lampiran Raperda yang harus diperbaiki.  Selain itu, terkait tarif yang dikenakan sebesar Rp300.000,-/unit perlu ditinjau untuk ditingkatkan sehingga dapat menambah potensi pendapatan.

Sementara itu, tarif retribusi bagi pemakaian mobil pompa dan tangki untuk bantuan khusus  penjagaan kegiatan non komersial, agar rencana kenaikan tarifnya sebesar Rp50.000,- perlu dipertimbangkan kembali.  Mohon Tanggapan!

  1. Terkait dengan tarif retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan, Fraksi Partai Demokrat menyetujui dilakukan penyesuaian tarif, namun hendaknya retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan tersebut tidak dikomersialkan. Mohon Tanggapan!
  2. Menyoroti tarif Retribusi Pelayanan Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, pada obyek retribusi Pemakaian Peralatan Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengapa tidak dilakukan peningkatan tarif, mengingat tarif yang diusulkan dalam Raperda ini, masih menggunakan tarif pada Perda Nomor 3 tahun 2012. Mohon Penjelasan!
  3. Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi dan mendukung di-nol-kannya tarif Retribusi pada Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja pada beberapa objek retribusi yaitu:
  • izin tempat usaha;
  • daftar ulang izin tempat usaha;
  • izin perluasan usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
  • serta penggantian surat izin gangguan karena hilang atau rusak.

 

Sebagaimana kita ketahui, dihapuskannya beberapa obyek retribusi tersebut, merupakan konsekuensi dicabutnya Perda Nomor 15 tahun 2019 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.  Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Provinsi DKI Jakarta.

  1. Pada prinsipnya, Fraksi Partai Demokrat menolak semua kenaikan tarif retribusi pelayanan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan, yang berpotensi memberatkan pelaku UMKM.
  SANTOSO: Pimpinan DPRD Harus Bahas Anggaran Mendahului APBD Perubahan untuk Corona

Mengenai Retribusi Pemakaian Tempat Usaha, terdapat perubahan pola perhitungan, jika dalam perda sebelumnya tarif retribusi ditetapkan per hari, dalam Rancangan perubahan Perda tarif ditetapkan per bulan.

Jika sebelumnya tarif ditentukan oleh tinggi – rendahnya intensitas tempat usaha, pada rancangan peraturan daerah ini, tarif retribusi hanya ditentukan oleh luas lokasi tempat usaha.

Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait dampak perubahan formulasi perhitungan tarif retribusi tersebut bagi para pedagang UMKM.  Mohon Tanggapan!

  1. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan, terkait tidak dilakukannya penyesuaian tarif bagi Retribusi Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, padahal ada potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari obyek retribusi ini.

Tarif retribusi yang diusulkan dalam Raperda masih sama  dengan tarif pada Perda Nomor 3 tahun 2012.  Yaitu: Bagi pengecer (toko bebas bea) dikenakan retribusi sebesar Rp2,5 juta dan Bagi Penjualan Langsung (restoran, hotel dan bar) sebesar Rp5 juta.  Mohon Penjelasan!

  1. Fraksi Partai Demokrat dapat memahami dan menyetujui dilakukannya penyesuaian tarif retribusi pelayanan kelautan, pertanian dan kehutanan untuk disesuaikan dengan harga saat ini, namun kenaikan tarif retribusi tersebut agar tidak memberatkan kalangan masyarakat ekonomi.

Terkait tarif Retribusi Pelayanan Kelautan, Pertanian, dan Kehutanan, pada obyek pemakaian fasilitas docking kapal untuk kapal perikanan di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.  pada angka 18 poin (b) untuk kapal berukuran lebih dari 20 GT sampai dengan 30 GT,  ada kenaikan biaya docking yang sangat besar, dari sebelumnya sebesar Rp50.000,-/kapal per satu kali docking menjadi sebesar Rp850.000,- /kapal/1 kali docking.  Fraksi Partai Demokrat meminta klarifikasi, apakah memang ada kenaikan atau adanya kesalahan pengetikan. Mohon Penjelasan!

  1. Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap penurunan tarif pemakaian fasilitas tempat pengolahan ikan di Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke yang diturunkan dari Rp100.000,-/m2/bulan menjadi Rp2.000,-/m2/bulan. Sebagaimana kita ketahui, tarif retribusi tersebut pernah ditolak dan digugat oleh para nelayan Jakarta pada tahun 2015 yang lalu.
  2. Terkait dengan tarif retribusi untuk pemakaian fasilitas mutu hasil perikanan seperti pengujian fisik, mikrobiologi, kimia, pengujian organoleptic, dan pengujian tambahan.

Berdasarkan kajian Fraksi Partai Demokrat, terdapat adanya peningkatan tarif yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya.  Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan eksekutif, mengenai dasar pertimbangan kenaikan tarif tersebut, karena tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya usaha masyarakat di bidang perikanan.  Mohon Penjelasan!

  1. Fraksi Partai Demokrat menyoroti mengenai kenaikan tarif retribusi Pelayanan Perhubungan untuk obyek pengujian kendaraan bermotor.

Di mana tarif pengujian kendaraan bermotor untuk mobil barang, mobil dan kendaraan khusus terjadi kenaikan dari Rp87.000,- per kendaraan / 6 bulan menjadi Rp150.000,-/ kendaraan/6 bulan atau meningkat sebesar 72,41%.

Demikian pula untuk mobil penumpang umum, terjadi kenaikan tarif retribusi yang cukup signifikan dari Rp62.000,- per kendaraan/6 bulan menjadi Rp100.000,- per kendaraan/6 bulan atau meningkat sebesar 61,29%.  Kenaikan tarif pengujian berkala kendaraan bermotor tentunya akan berimbas terhadap kenaikan tarif kendaraan umum dan biaya angkut barang.  Mohon Penjelasan!

  1. Terhadap usulan kenaikan pada jenis retribusi pemanfaatan lahan terminal sebagai tempat menginap kendaraan yang diusulkan naik sebesar 900%, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan mengenai potensi pendapatan dari kenaikan tarif tersebut. Mohon Penjelasan!
  2. Terhadap obyek retribusi pemakaian fasilitas penginapan dan penyimpanan kendaraan atas penderekkan parkir liar yang dikenakan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp500.000,- per malam dan Kendaraan Roda Dua sebesar Rp250.000,- per malam.

Fraksi Partai Demokrat dapat memahami, perlu adanya efek jera dari pelanggaran parkir liar tersebut.  Namun, perlu dievaluasi kembali tarif retribusi untuk kendaraan roda dua yang cukup tinggi dan memberatkan bagi pemilik kendaraan roda dua.  Mohon Penjelasan!

  1. Terkait Tarif Retribusi Pelayanan Kebudayaan dan Permuseuman seperti tempat rekreasi di Museum yang ditetapkan untuk anak-anak atau pelajar sebagai berikut:
  2. Museum sebesar Rp2.000.- /orang
  3. Pelataran cawan monumen nasional sebesar Rp3.000,-/orang;
  4. pelataran puncak monument nasional sebesar Rp3.000,-/orang; dan
  5. Taman Arkeologi Onrust sebesar Rp3.000,-/orang

Fraksi Partai Demokrat meminta agar tarif retribusi pada obyek-obyek tersebut dapat di-nol-kan. Tujuannya adalah untuk menggairahkan kunjungan anak-anak dan pelajar ke tempat-tempat bersejarah tersebut.  Mohon Tanggapan!

  1. Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui penyesuaian tarif retribusi pelayanan pariwisata karena tarif yang berlaku saat ini terlalu rendah, dan menimbulkan praktek KKN di UPT-UPT terkait. Mohon Tanggapan!
  2. Fraksi Partai Demokrat sangat menyesalkan dan meminta penjelasan terhadap terjadikan kenaikan yang cukup signifikan untuk tarif Retribusi Perumahan dan Pemukiman, khususnya pada objek retribusi pemakaian rumah susun sederhana.

 

Sebagai contoh: Pemakaian Rumah Susun Sederhana di Pondok Bambu tipe 24 dan Cipinang Muara untuk target group dan umum terjadi kenaikan sebesar 25%.

Sementara itu, untuk rumah susun sewa yang tarifnya belum ditentukan, untuk tipe 30 dan 36 bagi target group atau terprogram, terjadi kenaikan secara rata-rata sebesar masing-masing 67,28% (tipe30) dan 49,44% (tipe 36).

Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan apakah penetapan tarif sewa rusun sederhana ini telah memperhitungkan Ability To Pay warga rusun.

Khususnya, untuk warga terprogram (target group) yang terpaksa relokasi ke rusun dan tercabut dari sumber-sumber ekonominya, tentunya kenaikan tarif sewa rusun akan semakin memperberat beban ekonomi mereka.

 

Kami Fraksi Partai Demokrat Menolak kenaikan Restribusi pemakaian Rumah Susun Sederhana, khusus unit rusun yang diperuntukkan untuk korban penggusuran (target group).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan untuk memberikan kemudahan warga mendapatkan rumah melalui program DP Nol Rupiah, tapi di sisi lain dengan kebijakan kenaikan tarif rusun ini, berpotensi menyebabkan warga terusir dari tempat tinggalnya karena tidak mampu membayar sewa.

Ada kontradiksi dalam kebijakan yang perlu dijelaskan secara utuh oleh Sdr. Gubernur.  Mohon Penjelasan!

  1. Terkait tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan, Fraksi Partai Demokrat meminta agar untuk obyek retribusi pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal kelas ekonomi I agar dihapuskan karena berpotensi menimbulkan pungutan liar. Mohon Tanggapan!
  2. Terkait dengan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan pada pertunjukan Planetarium dan Observatorium terdapat kenaikan tarif untuk anak-anak/pelajar umum dari Rp3.500,- menjadi Rp20.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 471,43%. Fraksi Partai Demokrat meminta agar kenaikan tersebut ditinjau kembali. Mohon Tanggapan!
  3. Terkait retribusi Pelayanan Kesehatan pada obyek retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum/Khusus Milik Pemerintah Daerah, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi dan setuju untuk tidak dilakukannya perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan tersebut bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, dan untuk masyarakat menengah ke atas agar dapat dilakukan penyesuaian. Mohon Tanggapan!
  4. Dalam kaitannya dengan Tarif Retirbusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda, khusus untuk obyek retribusi pemakaian kolam renang untuk perseorangan agar jangan dinaikkan. Mohon Tanggapan!

 

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

 

Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Eksekutif setelah adanya perubahan tarif Restribusi yang diusulkan ini,  sdr. Gubernur harus menindak tegas jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam pelayanan Restribusi. Selanjutnya perlu dilakukan  pengembangan aplikasi sistem pemungutan Restribusi daerah dilakukan secara elektronik (online), agar tidak adanya Pungutan liar (pungli).

 

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat  terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

 

Kami berharap pertanyaan, pandangan, saran, dan kritik yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pihak eksekutif.

 

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terima kasih.

 

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Jakarta, 11 Maret 2020

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,

 

 

 

Desie Christhyana Sari, SE

Sekretaris,

 

 

 

H. Ali Muhammad Johan, C, SE

 

 

Komentar Facebook