Ketua Dewan Pimpinan daerah (DPD) partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso dihadapan kader Demokrat

DEMOKRAT DKI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, menolak rencana kenakan tarif sewa Rumah Susun Sederhana oleh Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.

Ditemui Redaksi dibilangan Kemayoran, Santoso, yang juga anggota DPR RI ini mengatakan sudah menugaskan kepada anggota Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta untuk menolak dan meminta penjelasan Gubernur terkait kenaikan tarif sewa Rumah Susun Sederhana.

“Kenaikan 25% sewa Rusun sangat memberatkan bagi penghuni rusun yang berasal dari korban penggusuran. Saya sudah tugaskan anggota Fraksi di DPRD untuk menolak dan meminta penjelasan Gubernur soal kenaikan sewa Rusun di Jakarta.” Ujar Santoso.

Menurut Santoso, Pemprov DKI Jakarta memberikan kemudahan kepemilikan rumah dengan program Rumah DP Nol Rupiah tapi dengan kebijakan kenaikan tarif Rusun ini akan menyebabkan warga berpotensi terusir dari tempat tinggalnya karena tidak mampu bayar sewa Rusun.

  Sentra Penjualan Besi Tua Kelapa Gading Disemprot Desinfektan Oleh Hj. Neneng Hasanah

“Ini ada kontradiksi, Gubernur harus menjelaskan secara komprehensif,” katanya.

Selanjutnya, Santoso mengatakan untuk di DKI Jakarta perlu dilakukan pengembangan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah yang dilakukan secara elektronik (online), agar tidak ada pungutan liar (pungli).

“Saya minta Gubernur harus menindak tegas jika terjadi penyimpangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas dalam pelayanan retribusi. Tidak boleh lagi ada pungli,” tandas Santoso.

SP

Komentar Facebook