Rombak Kembali Pejabat Fraksi Demokrat Minta Anies Utamakan Efektifitas Fungsional
Rombak Kembali Pejabat Fraksi Demokrat Minta Anies Utamakan Efektifitas Fungsional

Demokrat DKI – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali merombak jajaran struktur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Selasa, 25 September 2018. Anies Baswedan melakukan perombakan dan rotasi pejabat terhadap 16 posisi yang terdiri dari sebelas orang pejabat eselon 2 dan lima orang pejabat dari eselon 3. Anies sendiri berharap bahwa perombakan yang dilakukannya tersebut sebagai upaya untuk menuntaskan berbagai program yang sedang dijalankan pemerintahannya.

Dengan dilakukannya perombakan pada tingkatan struktur pejabat eselon 2 dan eselon 3 ini, sejak dilakukan rotasi pada Juli 2018 dan hari ini tercatat total, ada 12 SKPD yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Hal ini pun memiliki dampak yang kelihatannya kurang baik bagi efektifitas kinerja para ASN terutama mereka yang berada di posisi strategis sebagai kepala dinas. Pernyataan ini pun ditegaskan oleh anggota Komisi A Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Lucky Satrawirya. Menurutnya, dengan banyaknya posisi strategis yang diisi pejabat dengan status Plt akan membuat kurangnya terobosan kinerja serta efektifitas kerja dalam mengeksekusi program kegiatan.

“Saya lihat permasalahannya justru bukan pada intensitas Pak Gubernur melakukan perombakan dan rotasi, kalau untuk masalah itu, sudah clear dan seharusnya KASN juga bisa fair dengan menyerahkan hak prerogatif seorang kepala daerah menyusun struktur kerjanya sendiri. Permasalahannya adalah, ini perombakan menempatkan banyak sekali Plt yang akan berdampak pada efektifitas kinerja. Karena kalau Plt itu kewenangannya terbatas, sementara Pak Gubernur menginginkan SKPD dapat selaras dan melakukan percepatan eskekusi program kerja yang telah ditetapkan,” ungkap Lucky Sastrawirya kepada redaksi demokratdki.or.id di Jakarta, hari ini (26/08).

“Kita ingin adanya efektifitas fungsional, di satu sisi saya paham faktor politis di balik rotasi yang dilakukan oleh Pak Gubernur, itu juga sekaligus memoderasi persoalan dengan KASN. Tapi kemudian di sisi lain, jika BKD dan Pak Gubernur pasca dilakukannya rotasi struktural tidak segera membuat proses seleksi untuk penempatan pejabat definitif, ini akan menghambat jalannya roda pemerintahan. Saya hanya khawatir jalannya kerja dan penuntasan program menjelang akhir tahun tidak akan mencapai target. Tetapi pasti Pak Gubernur juga sudah memiliki formulasi untuk hal itu,” ditambahkan oleh Lucky Sastrawirya.

Senada dengan apa yang disampaikan Lucky Sastrawirya, Hasreiza, S.Psi, M.Si selaku Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah (PPSKD) DPD Partai Demokrat DKI Jakarta mengkhawatirkan pola rotasi yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan hanya sebagai instrumen penyentara saja dari berbagai masalah yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta. Pria yang akrab disapa Reiza Patters ini pun menyarankan kepada Gubernur Anies Baswedan untuk mempertimbangkan penempatan pejabat dengan mengedepankan semangat reformasi birokrasi berdasarkan kompetensi serta kualifikasi kinerja.

  Peduli Sinabung, AHY Foundation Hibur dan Beri Bantuan untuk Pengungsi

“Saya tidak ingin berasumsi macam-macam, sudah banyak asumsi terkait rotasi yang dilakukan Pak Gubernur Anies kemarin. Bagi saya kalau semangatnya adalah semangat reformasi birokrasi silahkan lakukan saja. Tetapi benar apa yang disampaikan oleh Pak Lucky, banyaknya Plt ini jadi malah menyulitkan efektifitas fungsional dari peran para pejabat di SKPD terkait. Ada 12 SKPD dan mereka memiliki fungsi yang substantif. Kalau dijabat oleh Plt, kewenangannya terbatas, mereka juga tidak akan bisa melakukan terobosan kerja untuk menuntaskan berbagai program,” dikatakan Reiza Patters.

“Untuk langkah selanjutnya terkait dengan proses seleksi, saya rasa harus sesegera mungkin, guna mengejar percepatan penuntasan program kerja menjelang akhir tahun. Jika merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pola assesment harus dilakukan dengan sistem “merit”. Asal kemudian mendapatkan sumber daya yang memenuhi azas kualifikasi, kompetensi dan kinerja, pola apapun bisa dilakukan sebagai instrumen dari proses seleksi, tidak harus lelang jabatan secara terbuka. Tidak ada garis ketentuan mengenai hal teknis tersebut. Kalau kemudian proses seleksi atau fit & proper test hanya melibatkan BKD dan Gubernur, malah bagus serta dapat semakin cepat prosesnya,” imbuhnya.

Sebagai tambahan informasi, 12 SKPD yang dipimpin oleh Plt dari hasil rotasi jabatan struktural di bulan Juli 2018 dan selasa kemarin adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian dan Energi.

Komentar Facebook