Netralitas KPU Diuji

NETRALITAS KPU DIUJI

Oleh : Himawan Sutanto
Kader Partai Demokrat

Minggu pagi 23 September 2018 kita melihat kampanye damai yang diselenggarakan oleh KPU dalam rangka kampanye damai. Acara yang ditata secara apik dengan panggung yang meriah, karena mendatangkan semua partai peserta pemilu berikut dua kandidat Capres dan Cawapres.

Suasana meriah dengan disertai pakaian adat kita yang beragam meramaikan acara tersebut. Surat edaran KPU kepada peserta pemilu tidak diperkenankan menggunakan atribut bendera, baik partai atau ormas pendukung paslon nampaknya tidak diikuti.

Acara yang awalnya menarik kemudian berbuah kurang terpuji, dimana saat peserta pemilu sedang menjalankan keliling Monas, tiba-tiba dikotori oleh masa ormas Projo pendukung Jokowi yang melakulan tindakan tidak terpuji kepada SBY Ketua Umum Partai Demokrat. Dimana Projo bukanlah pesertai karnaval, tetapi mereka melakukan provokasi kepada SBY dan membawa bendera yang dilarang oleh KPU.

Jika SBY protes dan melakukan walk out sangatlah wajar, sebab KPU tidak melakukan penindakan terhadap kasus tersrbut. Hal itu juga dilakukan oleh ketua PAN Zulkifli Hasan. Pertanyaannya adalah apakah KPU mengundang ormas Projo sebagai peserta atau tidak ?

Itulah pertanyaan yang belum terjawab dan Partai Demokrat melakukan protes, bahkan sampai sekarang belum dijawab oleh KPU. Untuk mencegah rumor yang beredar dengan cepat kalau KPU telah memainkan kekuasaannya dengan memihak salah satu paslon adalah tidak betul, KPU harus segera mengklarifikasi rumor tersebut. Dimana netralitas KPU dipertanyakan kembali. KPU telah membiarkan kesewenang-wenangan terhadap SBY dan Partai Demokrat. Kekuasaan KPU yang mentolelir terhadap aksi Projo justru menunjukkan sikap ketidak netralan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sementara KPU agar bekerjasama dengan Bawaslu untuk mencari tahu akar persoalannya.

  Target 250.000 Rumah DP 0 Rupiah Terancam Tidak Terealisasi, Demokrat Jakarta Optimis Pemerintah Tuntaskan Janji Kampanye Rumah DP 0 Rupiah

Sebab baru diawal kampanye saja kecurangan telah terjadi dan wajar jika kita kembali mengkaitkan pada acara ketika Jokowi sebagai presiden dalam rakernas Projo mengatakan bahwa Projo adalah relawan militan. Kalau dirunut dari itu semua menjadi semakin masuk akal dengan cara Projo melakukan provokaai tersebut.

Semoga saja cara yang dilakukan Projo dengan cara yang tidak terpuji dan kurang simpatisan, dari siinilah peran KPU diuji dengan adanya kasus tersebut. Jangan sampai niat KPU yang baik, justru menjadi awal kampanye tidak damai.

Jakarta, 23 September 2018.

Komentar Facebook