Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Siap Membantu Permasalahan Mahasiswa ISTN yang Diskorsing Sepihak oleh Rektorat
Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Siap Membantu Permasalahan Mahasiswa ISTN yang Diskorsing Sepihak oleh Rektorat

Demokrat DKI – Berita mengenai adanya pemberlakuan skorsing dari pihak rektorat kepada beberapa mahasiswa ISTN (Institut Teknologi dan Sains Nasional) atas gelaran demonstrasi terkait pelarangan mengadakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru telah sampai ke telinga Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta. Pemberlakuan skorsing tersebut dianggap tidak memenuhi azas keadilan karena mahasiswa tidak pernah diberikan kesempatan untuk berdialog dengan pihak rektorat atas aspirasi yang hendak disampaikan mereka.

Bagi Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH kejadian yang menimpa sejumlah mahasiswa ISTN tersebut patut disoroti oleh publik Indonesia sebagai bibit kegagalan dunia kampus mengembangkan kapasitas intelektual serta budaya analitis dari para mahasiswa. Ia berpendapat, kebijakan yang demikian itu dapat berdampak panjang pada terpuruknya kapasitas sosial generasi penerus bangsa.

“Ini adalah contoh tentang rupa pola pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini. Demonstrasi itu merupakan buah dari ketidakpuasan mereka terhadap pola pendidikan yang diterapkan pihak kampus. Kemudian, reaksi yang diberikan pihak kampus juga agaknya berlebihan dan dirasa memberangus hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, selain pula mengkhianati cita-cita reformasi,” dijelaskan Taufiqurrahman, SH.

Taufiqurrahman, SH yang juga merupakan mantan aktivis mahasiswa era reformasi 1998 ini juga merasa geram atas timbulnya otoritarisasi gaya baru dunia kampus di Indonesia. Baginya cukup di eranya saja dan era para pendahulu aktivis kampus yang merasakan dibatasinya gerakan kritis mahasiswa melalui berbagai saluran kebijakan termasuk NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) pada era Orde Baru
.
“Publik harus tahu, pemangku kepentingan dan kebijakan juga perlu tahu betapa arogannya pihak kampus menghadapi para mahasiswa yang hendak mempertanyakan sesuatu hal pada mereka, geram saya mendengarnya. Gimana ya rasanya, kita hendak bertanya, bukannya dijawab dengan baik, ajak berdialog tapi justru diberikan pukulan. Ini kan menyakiti perasaan kami yang pernah dengan air mata dan darah berjuang menghadirkan iklim demokrasi dan reformasi 20 tahun silam. Kita tak ingin nuansa otoritarian dan pembelengguan kebebasan dunia kampus kembali hadir lagi. Jangan sampai kejadian di ISTN ini menjadi bibit dari munculnya Orde Baru di era milenial,” imbuhnya.

Menurut Taufiqurrahman, SH apa yang dilakukan pihak Rektorat ISTN itu dapat dikategorikan melanggar perundangan UUD 1945 Pasal 28 (E) tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Atas dasar itu, Taufiq mengatakan siap melakukan pembelaan terhadap adik-adik mahasiswa dan meminta pihak Rektorat ISTN untuk mau terbuka mengadakan dialog dengan mereka.

  Demokrat DKI Jakarta Mendukung Langkah Gubernur Untuk Tindak Tegas Tempat Hiburan Malam Terindikasi Sarang Narkotika

“20 tahun reformasi itu ada hasil buah manisnya, yakni salah satunya adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Saya kira ini sudah termasuk kategori melanggar aturan perundangan tersebut. Teman-teman mahasiswa hanya ingin dibukakan pintu berdialog itu saja. Andai pihak Rektorat ISTN tidak bersikukuh menyatakan bahwa mereka pihak yang benar, tidak perlu sampai jauh langkah penyelesaiannya,” ucap Taufiqurrahman, SH.

Sebagai salah satu pejabat publik di lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH pun siap dan sedia waktu serta fikiran untuk membantu mahasiswa ISTN melakukan mediasi dengan pihak rektorat. Ia menyatakan bahwa Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta sangat terbuka untuk menerima aduan dari mahasiswa dalam hal ini ISTN yang sedang dirundung permasalahan untuk meretas solusinya secara bersama-sama.

“Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, 24 jam siap terbuka dan melayani adik-adik mahasiswa yang hendak mengadukan serta mengatasi permasalahan ini bersama-sama. Jika kita adakan dialog di ruang fraksi, saya tentu sangat senang. Saya juga siap jika kemudian adik-adik mahasiswa meminta saya secara pribadi untuk membantu mereka melakukan mediasi kepada pihak rektorat. Sebagai orang tua yang sayang kepada anak-anaknya, hanya itu yang saya bisa berikan untuk permasalahan adik-adik,” jelasnya.

“Yang pasti saya bersepakat bahwa pihak Rektorat telah melanggar hak dasar para mahasiswa sebagai manusia dan selaku warga negara. Seluruh hak dasar tersebut telah dijamin undang-undang, sehingga kuat alibi yang akan kita sampaikan, dan saya berkomitmen melakukan pembelaan. Apalagi memang tidak ada penjelasan atas pemberlakuan skorsing yang ditimpakan pada mereka, ini ada pendzaliman namanya,” tutup Taufiqurrahman, SH.

Komentar Facebook