Pemprov DKI Jakarta Adakan Posko Pelayanan PPDB Online, Demokrat DKI Minta Diadakan di Setiap Kotamadya
Pemprov DKI Jakarta Adakan Posko Pelayanan PPDB Online, Demokrat DKI Minta Diadakan di Setiap Kotamadya

Demokrat DKI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka Posko Pelayanan Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ajaran 2018/2019 di SMK Negeri 1 Jakarta, Jalan Budi Utomo No. 7, Jakarta Pusat. Posko tersebut rencananya difungsikan guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan saat mengurus pendaftaran sekolah.

“Posko ini disiapkan untuk memberikan solusi kepada pendaftar sekolah yang mengalami masalah administratif atau kendala lain,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, saat melakukan peninjauan posko layanan pengaduan PPDB Online, Senin (28/5/2018).

Masih menurut Anies, posko tersebut khusus diperuntukkan bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke jenjang sekolah dasar. Posko tersebut dibuka mulai tanggal 28 Mei hingga 16 Juni 2018 mulai Pukul 08.00-16.00 WIB.

Menurut data yang berhasil kami himpun, terdapat 1.537 jumlah SD di Jakarta. Untuk tahun ajaran 2018-2019 diprediksikan ada 135.000 orang yang akan mendaftar di sejumlah SD negeri di Jakarta. Dan untuk posko aduan itu sendiri diproyeksikan akan menampung aduan dari 35.000 orang tua siswa setiap harinya.

Menanggapi hal ini, legislator Fraksi Demokrat Komisi E DPRD DKI Jakarta, H. Muhammad Hasan mengungkapkan bahwa berdirinya satu posko pelayanan PPDB online dirasa kurang mencukupi kebutuhan yang ada. Dirinya juga khawatir mengenai pelayanan yang kurang optimal jika hanya ada satu posko PPDB online untuk mengcover 135.000 orang yang akan mendaftar sekolah dasar.

“Upaya Pemprov DKI bagus ya dengan mendirikan posko PPDB online ini. Namun saya kira, keberadaan satu posko PPDB online ini kurang untuk menjangkau 130.000 lebih siswa yang akan mendaftar sekolah untuk tingkatan dasar. Saya mengimbau kepada Pemprov DKI, kalau bisa disediakan satu kotamadya satu posko, sehingga bisa optimal pelayanannya,” ujar H. Muhammad Hasan.

  Dari Makassar AHY Serukan Anak Muda untuk Terapkan Politik Modern

Berkaca dari permasalahan PPDB online tahun lalu, rata-rata kesulitan yang dihadapi orang tua siswa ini adalah mengenai NIK (Nomor Induk Kependudukan) orang tua siswa dan terlambat melakukan pendaftaran di sekolah terkait akibat terlalu lama melengkapi syarat administrasi.

Hal tersebut memang dirasa wajar adanya, karena sosialisasi terkait PPDB online masih dirasa kurang. Apalagi untuk orang tua bagi siswa yang baru memasuki jenjang sekolah dasar, mereka rata-rata pertama kali mengikuti proses PPDB online ini. Sehingga keberadaan posko pelayanan PPDB online dirasa sangat penting.

H. Muhammad Hasan menekankan pada kesigapan petugas pelayanan pada posko PPDB online tersebut guna menunjang pelayanan yang maksimal, di samping itu untuk persyaratan administrasi yang masih kurang, agar diberikan kebijaksanaan, sehingga tidak ada kendala memberatkan bagi orang tua siswa.

“Saya harap untuk persyaratan administratif seperti sertifikat imunisasi itu agar dibantu, karena merunut pada Surat Edaran Nomor 42/SE/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) pada jenjang TK, TKLB, SD dan SDLB Tahun Pelajaran 2018 yang diterbitkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu kan mentolerir soal persyaratan terkait imunisasi. Syarat lain pun saya kira begitu. Ini penting guna menjamin akses pendidikan bagi setiap anak di DKI Jakarta,” dijelaskan H. Muhammad Hasan.

Komentar Facebook