Penataan Kampung di DKI Jakarta, Fraksi Demokrat DKI Minta Pemprov Kedepankan Revitalisasi

Demokrat DKI – Penataan kampung-kampung di DKI Jakarta merupakan salah satu janji dalam kontrak politik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Dengan adanya penataan kampung ini, maka penggusuran yang lazim terjadi pada era gubernur sebelumnya diharapkan dapat diminimalisir.

Sebagai sebuah kota metropolitan, persoalan kampung kumuh di DKI Jakarta masih menjadi momok tersendiri. Pilihan bagi pemangku kebijakan yang tersedia adalah melakukan relokasi atau revitalisasi kampung menjadi lebih manusiawi dan beradab.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sendiri menyampaikan bahwa relokasi adalah sebuah keniscayaan yang sulit untuk dihindari. Namun, pilihan pertamanya adalah tetap kedepankan revitalisasi perkampungan kumuh. Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan seperti dilansir dari laman berita republika.co.id.

“Mungkin ada (relokasi). Jadi jangan juga nanti gini, ‘Anies Baswedan: Tidak Ada Relokasi’, bahaya. Intinya justru tiap kasus beda-beda jadi tolong jangan disimplifikasi. Itulah kenapa dalam urusan penataan Kampung ini tidak ada satu rumus untuk semua. Justru setiap case beda-beda. Apalagi kalau menyangkut tanah beda-beda sekali latar belakang masalahnya,” kata Anies di Balai Kota, Kamis (24/5).

Menanggapi hal ini, anggota Komisi D Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta yang mengurusi bidang pembangunan, H. Misan Samsuri menyatakan bahwa pada dasarnya relokasi bisa dihindari asalkan ada komitmen dari pemimpin untuk melakukan revitalisasi perkampungan dengan menggunakan konsep on site upgrading.

“Kita memahami kesulitan Pemprov DKI, tapi kami juga tidak setuju adanya relokasi. Apalagi kalau relokasi dilakukan dan objek pemindahannya jauh dari tempat asal, itu sama saja dengan mencerabut akar kehidupan masyarakat. Kami sejak awal sudah menggagas mengenai konsep Land Consolidated Housing Plan dengan pendekatan on site upgrading. Jadi dengan konsep itu, lahan pemukiman yang tidak layak justru bisa menjadi layak huni dan lebih manusiawi. Kalau dibilang karena tidak sesuai Perda RDTR, kan sekarang sedang dilakukan revisi untuk Perda RDTR nomor 1/2014 itu, termasuk bagi 21 pemukiman yang akan dilakukan penataan, jadi bisa sambil berjalan,” ujar H. Misan Samsuri.

Menata kampung, artinya tidak hanya akan membuat bentuk fisiknya menjadi lebih baik, tetapi lebih dari itu maknanya, menata kampung berarti juga merawat keberagaman, toleransi, dan kesetiakawanan yang sudah bersemai dan menjadi ciri khas kehidupan kampung-kampung di DKI Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Hasreiza atau yang akrab dikenal Reiza Patters. Dirinya yang juga merupakan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah DPD Demokrat DKI Jakarta memaparkan hal tersebut kepada redaksi demokratdki.or.id di Jakarta, hari ini (26/05).

  BPJS Kesehatan Harus Libatkan Pemda Untuk Atasi Defisit Akibat Layanan

“Konsep penataan kampung yang ditawarkan Gubernur Anies ini kan inklusif, kemudian juga partisipatif. Artinya juga melibatkan warga sebagai stake holder pembangunan karena kalau menata perkampungan, jangan sampai mencabut akar kehidupan dan kebudayaan masyarakat yang sudah tertanam. Kalau dilakukan relokasi, saya fikir akan kontradiktif dengan janji di awal masa kampanye. Lebih jauh, Gubernur menerapkan soal community action plan (CAP) atau konsep penataan berbasis komunitas. Saya kira ini baik dan perlu diterapkan. Konsep yang Demokrat DKI tawarkan mengenai Land Consolidated Housing Plan dengan membangun pemukiman yang tadinya horizontal menjadi vertikal pada pemukiman tersebut sudah mencakup prinsip inklusifitas dan community action plan,” dijelaskan Reiza Patters.

“Untuk melakukan revitalisasi perkampungan konsep on site upgrading sangat mungkin kita gunakan, atau konsep land consolidated housing plan. Jadi membangun dan meremajakan kampung di lahan yang sama tanpa harus mencabut kehidupan masyarakat di tempat tersebut. Jadi dari perkampungan yang diisi pemukiman horizontal bisa kita rubah jadi pemukiman vertikal, nanti sisa lahannya bisa digunakan untuk fasos fasum penunjang kehidupan mereka,” ditambahkan olehnya.

Reiza juga menambahkan, melalui payung hukum yang baru saja diterbitkan, mengenai Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, tidak lama lagi wajah dan nasib kampung-kampung yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, yang telah mengalami penggusuran disebutnya akan lebih baik dan tenang dari berbagai ancaman.

“Apa yang disampaikan Pak Gub kan sudah mencakup sebetulnya. Permasalahan di setiap kampung ini berbeda-beda, jadi jangan disama ratakan. Tapi saya harap, gubernur jangan kehilangan harapan di depan, jangan belum apa-apa sudah ada kata relokasi. Saya fikir, dengan adanya Keputusan Gubernur 878/2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat itu, kita harapkan akan terpetakan permasalahan dan solusi atas permasalahan yang terjadi. Soal revitalisasi perkampungan itu pilihan yang paling utama dan prioritas,” diungkapkan oleh Reiza.

Komentar Facebook