Demokrat DKI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2017. Diketahui sebelumnya jika opini WTP yang didapatkan Pemprov DKI Jakarta ini merupakan yang pertama sejak 5 tahun belakangan.

Opini WTP sendiri diberikan kepada suatu institusi berdasarkan kriteria yang ada, diantaranya, sistem pengendalian internal dianggap memadai dan tidak ada salah saji terhadap hal yang material terkait atas pos-pos laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penyerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengungkapan. Artinya, secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Sistem Akuntansi Pemerintahan.

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD DKI Tahun Anggaran 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata anggota V BPK, Isma Yatun, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (28/5/2018).

Sebelumnya, di masa Pemprov DKI Jakarta masih dipimpin Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama, BPK RI selalu mengganjar LKPD Pemprov DKI dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut BPK RI, untuk tahun 2017 opini WTP diberikan kepada DKI atas usahanya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK terhadap penataan, pencatatan dan pengamanan aset milik daerah.

Atas prestasi kinerja Pemprov DKI Jakarta tersebut, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso, SH memberikan apresiasi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Prestasi atas opini BPK terhadap LKPD Pemprov DKI disebut Santoso, SH berdasarkan kerja keras dan leadership Anies-Sandi dalam memimpin SKPD terkait di DKI Jakarta.

“Saya ucapkan selamat atas pemberian opini WTP dari BPK RI kepada Pemprov DKI Jakarta. Sebagai Ketua Komisi C saya mengapresiasi upaya dan kerja keras Pak Gub beserta Pak Wagub juga Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) beserta jajarannya atas prestasi tersebut. Ini yang pertama untuk 5 tahun ke belakang ya, saya kira Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies dan Pak Sandi ini cukup cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti segala rekomendasi BPK,” ujar Santoso, SH.

  Luncurkan Buku, Ani Yudhoyono Ceritakan Pengalamannya Sebagai Ibu Negara

Mengenai pemberian opini WTP ini, Santoso, SH merasa wajar jika Pemprov DKI Jakarta mendapatkannya. Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno, disebutnya telah jauh hari menyiapkan tim task force yang bertujuan melakukan percepatan penyelesaian masalah di SKPD terkait.

“Jadi memang Pak Wagub sudah memberikan target untuk Road Map WTP di 2017 lalu terkait hal apa saja yang harus dibereskan di SKPD. Kemudian dibentuk tim task force untuk mengurai satu persatu permasalahan di SKPD yang ada, terutama di BPKD dan BPAD. Dasarnya jelas, rekomendasi BPK tentang penatausahaan aset tetap secara sistematis dan berkelanjutan, karena nilainya kan sangat kompleks sekali ya,” tandasnya.

Hasil yang kini dicapai oleh Pemprov DKI adalah adalah perbaikan secara sistematis BPAD dan inventarisasi aset tetap, ada pula penyusunan Karta Inventaris Barang (KIB) yang lebih informatif, penelusuran dan pengoreksian catatan-catatan aset yang belum valid, pengkoreksian nilai aset yang belum wajar, serta melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset.

Santoso, SH yang juga merupakan Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini juga tetap mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar tidak berlarut merasakan kegembiraan atas prestasi tersebut. Pekerjaan rumah terkait masalah keuangan daerah masih banyak menanti di depan, Santoso, SH pun mengingatkan jika WTP harus berbanding lurus dengan transparansi dalam penggunaan anggaran.

“WTP harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ke depan, kami harapkan Pemprov DKI sebagai pengguna anggaran dan KPK Wilayah Provinsi DKI juga harus kerja ekstra keras untuk membuat sistem pencegahan korupsi dan sosialisasinya. Karena predikat WTP ini seringkali dijadikan tameng bahwa di institusi ini tidak ada perilaku koruptif. Untuk itu saya harap Pemprov DKI Jakarta dapat membalikkan logika ini. Tunjukkan bahwa, DKI Jakarta baik dalam pelaporan keuangan, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran,” tutup Santoso, SH.

Komentar Facebook