Kasus Bocah Penghina Presiden Selesai dengan Minta Maaf, Demokrat DKI Khawatir Wajah Keadilan di Negeri Ini
Kasus Bocah Penghina Presiden Selesai dengan Minta Maaf, Demokrat DKI Khawatir Wajah Keadilan di Negeri Ini

Demokrat DKI – Baru-baru ini publik Indonesia, dibuat terperangah dengan aksi seorang remaja laki-laki yang melakukan penghinaan secara verbal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial. Remaja ini tak hanya menyebut Jokowi dengan kata tak pantas. Dia juga mengancam akan menembak, memasung dan membakar rumah Jokowi. Selain itu, dirinya pun menantang Jokowi untuk mencarinya dalam waktu 24 jam. Jika sampai 24 jam dia masih aman, berarti dia yang menang, dituturkannya melalui video tersebut.

Namun, sebelum 24 jam video ini beredar, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Diketahui, pelaku tersebut berinisial S dan masih berumur 16 tahun telah tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 17.00 WIB. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap remaja yang menghina Presiden Jokowi tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan, saat remaja ini dimintai keterangan, ia mengaku tidak benar-benar berniat menghina Presiden. “Jadi yang bersangkutan hanya bercanda ya. Jadi intinya dia hanya lucu-lucuan dengan teman-temannya untuk berlomba itu. Artinya bahwa dia ingin mengetes apakah polisi mampu menangkap,” ujar Argo, seperti dilansir laman berita tribunnews.com, Rabu (23/5/2018).

Sementara itu, Politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyoroti penanganan kasus penghinaan Presiden ini. Andi Arief sebelumnya telah menduga akan ada perlakuan perbeda dari polisi terhadap anak muda yang memaki Presiden Joko Widodo. Andi Arief menambakan jika menurutnya istilah namanya segregasi. Hal tersebut disampaikan di akun Twitternya, @AndiArief__, Kamis (24/5/2018).

“Saya sudah duga akan ada perlakuan berbeda dari polisi terhadap anak muda yang memaki Jokowi. Menurut istilah namanya segregasi. Segregasi adalah pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa. Segregasi merupakan bentuk pelembagaan diskriminasi yang diterapkan dalam struktur sosial,” dicuitkan Andi Arief melalui akun twitternya, @AndiArief_.

Menanggapi kasus bocah penghina presiden tersebut, Taufiqurrahman, SH, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta ikut angkat bicara. Baginya, fenomena hukum yang hari ini dipertontonkan rezim seperti pisau bermata satu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dirinya juga menyinggung soal Indonesia yang semakin jauh dari negara hukum (rechtstaat) dan kini lebih dekat pada negara yang didasarkan kekuasaan (machstaat).

MATINYA NEGARA HUKUM (RECHTSTAAT), LAHIRNYA NEGARA KEKUASAN (MACHTSTAAT)

“Sekali lagi kita dipertontonkan betapa hukum seperti pisau bermata satu, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam untuk lawan tapi dibuat bersahabat bagi yang ingin berkawan, bagi mereka yang satu kelompok dan satu pemahaman dengan rezim. Untuk kasus yang mirip dan hampir sama, tapi perlakuan sangat jauh berbeda, seperti kasus MFB siswa SMK di Medan itu, kasusnya juga serupa kan, deliknya aduan, tapi tidak ada yang melaporkan namun kepolisian tetap memproses kasusnya, bahkan sudah didakwa 1,5 tahun penjara. Kita ini seperti menuju machstaat bukan rechtstaat. Hukum ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan,” ungkap Taufiqurrahman, SH.

  Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Pendidikan, Demokrat DKI Perjuangkan Kesejahteraan Guru PAUD

 

MFB siswa SMK di Medan Yang Menghina Jokowi

Senada dengan apa yang disampaikan Andi Arief dan Taufiqurrahman, SH, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah DPD Demokrat DKI Jakarta, Muhammad Burhanuddin, SH, MH mengatakan bahwa hukum memiliki prinsip equality before of law atau prinsip persamaan di depan hukum. Artinya, hukum tidak memandang siapapun, ras apapun, dan level kehidupan seseorang. Jika dia memang bersalah, harus dilakukan proses hukum demi keadilan.

“Tidak ada penindakan apapun dari penegak hukum kita. Ini sangat saya sayangkan. Padahal perbuatan tersebut memenuhi unsur untuk dihadapkan pada KUHP Pasal 137 ayat 1 atau Pasal 45 Ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang ITE, seperti pelaku penghinaan presiden terdahulu. Lagipula saya heran, Presiden Jokowi tidak bergeming soal ini. Padahal waktu kasus Muhammad Arsyad yang tukang sate itu, pengacara presiden langsung melaporkan. Tapi ini sudah jelas ada barang buktinya, tapi didiamkan. Ada apa?,” dikatakan Muhammad Burhanuddin kepada redaksi demokratdki.or.id di Jakarta, hari ini (25/05).

Entah sebab apa sehingga tidak ada kelanjutan proses hukum yang diberlakukan kepada remaja berinisial S tersebut. Dugaan publik di media sosial mengarah pada kemampuan material yang dimiliki orang tua anak tersebut. Sehingga dengan permintaan maaf saja dirasa sudah cukup. Namun publik tetap mendorong untuk diperlakukan proses hukum yang sama seperti pada penghina-penghina presiden sebelumnya.

Bagi Muhammad Burhanuddin, SH, MH, jika tidak ada proses hukum maupun sanksi yang dikenakan kepada pelaku, dikhawatirkan akan terjadi stigma dan persepsi buruk terhadap keadilan hukum di negeri ini. Sebagai pemimpin negara, harkat dan martabat presiden merupakan kehormatan. Maka, agar tidak terulang kembali peristiwa seperti ini, penegak hukum wajib memproses secara hukum pelaku penghina presiden tersebut.

“Saya khawatir harkat dan martabat presiden jatuh dan kedepan akan semakin banyak yang melakukan penghinaan kepada Presiden RI jika ini tidak ditindaklanjuti. Secara gamblang saya melihat ketimpangan hukum begitu vulgar dipertontonkan pemerintah. Terhadap kasus yang sama terdahulu dan pelakunya adalah orang biasa, pemerintah begitu reaktif. Sekarang, selesai hanya dengan permintaan maaf. Saya rasa, pemerintah gagal mewujudkan keadilan di negeri ini,” ujarnya.

Komentar Facebook