Program KJP Plus Diluncurkan, Demokrat DKI Minta Pemprov Giat Lakukan Sosialisasi
Program KJP Plus Diluncurkan, Demokrat DKI Minta Pemprov Giat Lakukan Sosialisasi

Demokrat DKI – KJP (Kartu Jakarta Pintar) merupakan program pembiayaan personal bagi siswa-siswi kurang mampu di Ibu Kota Jakarta. Pada masa awal peluncuran, KJP hanya diberikan kepada siswa-siswi SMA/SMK yang berjumlah 375.539 orang dari 1.085 sekolah. Baru pada tahun berikutnya skema KJP berkembang menyasar anak-anak sekolah dasar hingga menengah pertama, dan kemudian mahasiswa.

Hingga kini pergantian pucuk pimpinan dan pemangku kebijakan berganti di DKI Jakarta, program KJP masih terus berjalan. Bahkan pada masa Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno sekarang, KJP mengalami peningkatan (upgrade) dari segi kapasitas dan mekanisme. Jika sebelumnya, KJP tidak bisa diuangkan, maka kini dengan istilah KJP Plus, dana yang ada di rekening KJP milik siswa siswi dapat dicairkan. Selain itu, KJP Plus yang merupakan program kampanye Anies-Sandi di masa Pilkada DKI 2017 lalu ini, juga menyasar Anak Tidak Sekolah (ATS).

Menjadikan ATS sebagai objek KJP Plus sempat diperdebatkan beberapa waktu lalu, namun Anies-Sandi berkilah bahwa dengan menjadikan ATS sebagai objek penerima KJP, maka bisa ada alternatif pilihan bagi mereka selain ke sekolah formal, seperti misalnya menyelesaikan pendidikan melalui sistem paket ketrampilan, lembaga kursus pelatihan (LKP), atau mengambil paket A, B, dan C untuk jalur pendidikan kesetaraan.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2018. Lebih jauh, mengenai persyaratan dan pemberlakuan mekanisme pendaftaran hingga sampai tahap penerimaan dana KJP Plus, anggota Komisi E Fraksi Demokrat DKI Jakarta, H. Muhammad Hasan menjelaskan sebagai bagian dari sosialisasi penerapan KJP Plus di Provinsi DKI Jakarta.

“Persyaratannya saya fikir tidak jauh berbeda dengan KJP sebelumnya seperti, siswa harus berdomisili di DKI Jakarta, dibuktikan dengan KK atau KTP DKI Jakarta. Kemudian harus ada SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan atau direkomendasikan dari kelurahan asal domisili siswa. Lalu juga terdaftar di BDT (Basis Data Terpadu). Dan paling penting, bagi ATS yang ingin mendaftarkan diri ke satuan pendidikan formal, non formal maupun LKP harus mendapatkan surat rekomendasi dari Lurah tempat domisili peserta didik,” dijelaskan H. Muhammad Hasan kepada redaksi demokratdki.or.id di Jakarta, hari ini (24/05).

Sementara itu, periode pendaftaran KJP Plus telah dilakukan pada bulan Februari-Maret untuk tahap pertama dan tahap kedua akan dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Pencairan dana KJP Plus sendiri diproyeksikan akan turun pada bulan Mei untuk tahap pertama dan Oktober untuk tahap kedua. Guna mengoptimalisasi pendaftaran KJP Plus ini, H. Muhammad Hasan meminta Pemprov DKI Jakarta giat melakukan sosialisasi, agar masyarakat tak kesulitan dalam melakukan pendaftaran maupun melengkapi hal tekhnis lainnya terkait persyaratan administratif.

  Kepada AHY, Penerima Program Kredit Usaha Rakyat Pada Masa SBY Ucapkan Terima Kasih

“Ini kan sudah masuh tahap kedua untuk bulan Mei sampai dengan Oktober, kita minta dengan sisa waktu ini, Pemprov gencar melakukan sosialisasi. Selain itu, Pemprov juga harus menjemput bola untuk bisa menjaring peserta didik ATS ini. Minta lurah-lurah lakukan pendataan dan pendekatan persuasif untuk menjelaskan sekaligus mengajak peserta didik ATS mengenyam pendidikan, walaupun melalui jalur non formal atau LKP. Kalau mau masuk pendidikan formal itu jauh lebih bagus,” ujarnya.

Mengenai isu yang sedang berkembang di masyarakat terkait adanya pembatasan kuota untuk KJP Plus ini. H. Muhammad Hasan meminta masyarakat untuk pro aktif melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal ini Disdik DKI Jakarta atau legislator DPRD DKI Jakarta sebagai wakil rakyat, jika ternyata di lapangan terjadi penyelewengan, kesewenangan atau kesalahan prosedural terkait KJP Plus. Karena untuk penerapan KJP Plus, H. Muhammad Hasan menegaskan tidak pernah ada pembatasan kuota per kelas atau per sekolah.

“Tidak ada pembatasan, soal jumlah siswa, berapa yang terdaftar di BDT itu acuan kita. Jika belum terdaftar di BDT, silahkan ajukan melalui mekanisme yang telah diatur. Jadi kalau ada pihak sekolah atau siapapun yang mengatakan ada pemberlakuan kuota, saya harap bisa diadukan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar institusi pendidikan tersebut dipanggil untuk dilakukan pembinaan terkait program KJP Plus ini. Memang ini kan program baru diluncurkan, jadi saya rasa banyak yang kurang mengerti,” ditekankan H. Muhammad Hasan.

Komentar Facebook