Muda Mudi Demokrat DKI Kecam Tindakan Represif Aparat pada Demo HMI Peringati 20 Tahun Reformasi
Muda Mudi Demokrat DKI Kecam Tindakan Represif Aparat pada Demo HMI Peringati 20 Tahun Reformasi

Demokrat DKI – Sebanyak tujuh orang mahasiswa mengalami luka-luka lantaran kericuhan saat unjuk rasa yang dilakukan HMI MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi). Unjuk rasa ini dilakukan di Taman Pandang Monas pada Senin 21 Mei 2018, dalam rangka memperingati 20 tahun peristiwa reformasi.

Demonstrasi itu sendiri dilakukan oleh mahasiswa yang berjumlah 25 orang. Dilansir dari laman berita vivanews.com kejadian itu bermula saat sejumlah mahasiswa dari HMI MPO menyuarakan aspirasi mereka pada Senin siang kemarin. Pada sekitar pukul 14.30 WIB, para mahasiswa bergeser dari patung kuda menuju Taman Pandang di Jalan Medan Merdeka Utara atau di seberang Istana Presiden.

Muda Mudi Demokrat DKI Kecam Tindakan Represif Aparat pada Demo HMI Peringati 20 Tahun Reformasi - Demokrat DKI

Menanggapi hal ini, Ketua Umum PB HMI, Respiratori Saddam Al. Jihad menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang telah berlaku represif sehingga memberangus kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

“Di era demokrasi sebagai buah dari reformasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin UU, dan saya kira kritikan konstruktif sehat bagi kehidupan berbangsa harus dihargai,” kata Ketua Umum PB HMI, Respiratori Saddam Al Jihad, dalam siaran pers, Selasa (22/5/2018).

Tindakan represif aparat kepolisian juga mendapat kecaman dari organisasi sayap Partai Demokrat DKI Jakarta, Muda Mudi Demokrat (MMD) DKI Jakarta. Melalui ketuanya, Satria Wahid Ade Putra. Pria yang akrab disapa Putra ini mengecam tindakan aparat yang menyebabkan ricuh dan luka-lukanya mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa.

“Saya pribadi dan atas nama MMD DKI mengecam pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian karena telah bertindak represif terhadap gerakan mahasiswa. Aparat sebagai pengayom rakyat, semestinya lebih menekankan pendekatan persuasif dalam berkomunikasi dengan mahasiswa. Kritikan dari mahasiswa bukti ini kan kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara. Kalau belum apa-apa sudah dipukul mundur, dipaksa membubarkan diri, dianiaya begitu, lalu dimana jaminan hak kebebasan berpendapat itu,” ujar Putra.

Bagi dirinya, mahasiswa yang masih merupakan darah muda, wajar jika dalam melakukan aksi unjuk rasa ada sedikit gesekan dengan aparat penjaga. Namun, Putra mengungkapkan aparat kepolisian tidak perlu bertindak agresif, reaksioner dan represif. Dalam momentum 20 tahun reformasi, Putra juga mengingatkan pemerintah untuk menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang pernah dijanjikan pemerintah.

“Wajar kalau mahasiswa yang masih muda-muda itu melakukan aksi kemudian ada sedikit gesekan. Saya kira kekuatan massa aksi yang berjumlah 25 orang itu juga tidak akan bisa menembus barikade aparat. Seharusnya dahulukan dialog, jangan main pukul begitu. Mahasiswa turun ke jalan ada tuntutan dan aspirasi yang hendak disampaikan. Dulu semasa kampanye, rezim ini getol bersuara soal pengungkapan kasus pelanggaran HAM, termasuk soal kematian Alm. Munir dan kasus penembakan 98 masa reformasi. Sekarang jangankan soal pengungkapan kasus HAM terdahulu. Kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan saja tak kunjung terungkap. Saya ingin menekankan bahwa, rezim tidak perlu alergi terhadap desakan-desakan maupun tuntutan rakyat ataupun mahasiswa, itu sudah menjadi sebuah kewajaran,” tutup Al-Kautsar.

  Tanggapi Orasi AHY, Ketua DPD Demokrat DKI Instruksikan Jajarannya Intensif Turun ke Masyarakat

Sementara itu Al-Kautsar sebagai Wakil Ketua MMD DKI Jakarta juga sempat mengingatkan rezim pemerintahan ini agar jangan alergi terhadap kritik. Bagaimanapun tindak tanduk aparat di lapangan dalam menjaga aksi mahasiswa, presiden pasti mengetahuinya. Oleh sebab itu, sebagai pemangku kekuasaan, rezim ini sudah semestinya mendengarkan segala tuntutan, aspirasi maupun isu yang berkembang di masyarakat.

“Saya kira ini pegelolaan keamanan terhadap aksi mahasiswa yang buruk dari pemerintah. Bukan hanya kemarin saat aksi HMI, saya juga mencatat dimana-dimana pemerintah selalu menggunakan tangan besinya untuk membungkam gerakan yang bersifat progresif. Pemerintah seolah-olah telah memposisikan diri anti terhadap kritik. Dalam era reformasi ini, saya rasa pemerintah harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap elemen masyarakat untuk menyampaikan hak dan pendapatnya, baik itu kritik dan lain sebagainya. Tidak boleh ada perlakuan otoriter yang bertujuan memaksakan kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa,” ujarnya.

Terakhir, Al Kautsar mendesak kepada aparat yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa untuk diberikan sanksi profesi dan jika perlu Propam Mabes Polri turun tangan untuk menindak prosedur pengamanan yang dijalankan ternyata tidak sesuai dengan protap. Dirinya juga mengimbau kepada segenap rekan-rekan mahasiswa yang lain agar peka terhadap keadaan dan kondisi bangsa saat ini.

“Kami juga meminta ada penindakan secara hukum terhadap oknum polisi yang telah berlaku represif terhadap rekan-rekan kami yang melakukan aksi di depan Istana Presiden kemarin. Kami menghimbau hati nurani kawan-kawan mahasiswa semua, wahai kaum intelektual! Pada saat yang kritis oleh kebebasan berpendapat ini, kami mengharapkan kawan-kawan menunjukan bahwa perjuangan pahlawan reformasi tidak sia-sia, kumandangkan suara kawan-kawan, dan gunakan kekuatan kawan-kawan untuk menghentikan rezim yang anti kritik ini,” tutup Al Kautsar.

Komentar Facebook