LBH Demokrat DKI Jakarta Akan Melayangkan Somasi Kepada Kepolisian Terkait Pernyataan Sesat Mengenai Tragedi Sembako Maut FUI

Demokrat DKI – Janji Partai Demokrat DKI Jakarta terkait penuntasan dan penyelesaian kasus 2 anak yang meninggal saat acara pembagian sembako di Monas oleh FUI nampaknya bukan sekedar bualan atau cara sebuah Parpol tebar pesona. Demokrat DKI Jakarta secara serius mengawal penuntasan kasus ini, hal ini diketahui dari 2 hal, pertama adalah pemanggilan Dinas Pariwisata DKI Jakarta oleh Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta dan kedua adalah membantu proses hukum keluarga korban dengan menurunkan tim LBH Demokrat DKI untuk mendampingi.

Terkait dengan tim LBH Demokrat DKI Jakarta yang akan mendampingi proses hukum keluarga korban, Rizki Saputra (10). Santoso, SH selaku Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta membeberkan mengenai urgensi Partai Demokrat DKI Jakarta memberikan bantuan hukum.

“Saya sudah mengunjungi 2 keluarga korban. Pada awalnya, kedua keluarga korban enggan melakukan proses hukum, karena ketidak mampuan ekonomi untuk itu. Tapi kemarin keluarga Rizki Saputra sudah mau didampingi kuasa hukum dari Pak Fayyadh & Partners, untuk memperkuat tim kuasa hukum yang ada Demokrat DKI juga akan berikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Insya Allah LBH Demokrat DKI akan kawal sampai tuntas,” tutur Santoso, SH pad redaksi demokratdki.or.id di kantornya, hari ini (3/5).

Mengetahui hal ini, redaksi demokratdki.or.id menghubungi H. Ricky Ricardo, SH selaku Ketua LBH Demokrat DKI sekaligus Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi DPD Demokrat DKI Jakarta membenarkan kabar tersebut. H, Ricky Ricardo, SH diminta oleh Ketua DPD Demokrat DKI, Santoso, SH untuk mengawal kasus kematian 2 anak bangsa, warga Pademangan Barat, hingga tuntas.

“Iya benar, kita diminta mengawal kasus hukumnya. Kemarin kita sudah hubungi keluarga korban dan akan dikomunikasikan. Kita juga sudah hubungi kuasa hukum keluarga korban yang terlebih dahulu mendampingi agar nanti kedepan kerjasama dan prosesnya bisa sama-sama enak. Kami juga sudah memetakan tugas bersama Fayyadh, SH untuk pembagian perkara, untuk sementara kami akan diberikan kuasa substitusi agar segera kami dapat menjalankan tugas kami, jika dirasa butuh waktu maka kami akan menjalankan tugas kami sebagai pihak pengintervensi,” dijelaskan H. Ricky Ricardo, SH pada redaksi demokratdki.or.id, di Jakarta, hari ini (3/5).

Sebagai langkah hukum pertama, Ricky Ricardo, SH menegaskan akan melayangkan somasi kepada pihak kepolisian dalam hal ini Kadiv Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono dan Kapolres Jakarta Pusat, Roma Hutajulu terkait pernyataan dan opini yang menyesatkan kepada publik perihal kematian 2 anak bangsa di Monas pada saat pembagian acara sembako berlangsung.

“Langkah hukum pertama kami karena laporan sudah dilayangkan oleh kuasa hukum pertama keluarga korban, maka kami telah bersepakat untuk melayangkan surat somasi dalam 2×24 jam kepada Kapolres Jakpus dan Kadiv Humas Polda Metro Jaya terkait pernyataan diskriminatif dan diluar prosedur yang dilakukan keduanya. Jika tidak ada tanggapan atau klarifikasi terhadap somasi, maka kami akan melaporkan keduanya ke Propam Mabes Polri untuk diproses,” ditegaskan Ricky Ricardo, SH.

  Pertemuan Fraksi Demokrat DKI Jakarta Dengan UPK Monas Membuka Tabir Baru Tragedi Sembako Maut di Monas

Ketika ditanyakan tentang somasi yang akan dilayangkan, Ricky Ricardo menjelaskan mengenai kekeliruan pernyataan Kapolres Metro Jakpus dan Kadiv Humas Polda Metro Jaya kepada publik, tentang kronologis kematian 2 anak bangsa tersebut. Ricky menyebut, pihak kepolisian sudah menyebarkan narasi diskriminatif, penyesatan opini dan melakukan pembelaan tanpa ada proses penyelidikan perkara terlebih dahulu.

“Saya baca di berbagai media online, ada pernyataan mengenai justifikasi tentang keterbelakangan mental. Ini yang meninggal ada 2, yang satu dalam kondisi normal. Tapi pernyataan Argo Yuwono itu tidak memisahkan keduanya, sehingga publik beropini keduanya memiliki keterbelakangan mental. Lagipula sebetulnya tidak perlu ada pembahasan seperti itu, karena keduanya sehat secara fisik,” dituturkan Ricky Ricardo, SH.

“Kedua adalah pernyataan yang mengatakan bahwa kedua korban meninggal bukan akibat mengantre sembako dan ditemukan berada di luar kawasan Monas. Pernyataan ini dikeluarkan Kapolres Jakpus, Roma Hutajulu. Kami minta adanya permintaan maaf dan klarifikasi atas pernyataan tersebut kepada keluarga korban dalam 2×24 jam. Karena ternyata berdasar kesaksian ibu korban, Rizki ditarik keluar antrean sehingga ketika ditemukan pingsan memang ada di luar antrean. Dan yang menguatkan adalah, saat kondisi pingsan, korban masih memegang kupon sembako,” ditambahkan olehnya.

“Kapolres ini mencari pembenaran dan mau cuci tangan atas kasus ini. Belum ada proses penyidikan secara resmi tentang kronologis kok Kapolres sudah berani mengeluarkan pernyataan yang akhirnya menyesatkan publik,” dipertegas Ricky Ricardo.

Ricky Ricardo berkilah bahwa kepolisian memiliki Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang ‘Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia’. Keduanya dalam hal ini Kadiv Humas Polda Metro Jaya dan Kapolres Jakpus, terindikasi melanggar Perkapolri 14/2011 Pasal 7 tentang etika kelembagaan dan Pasal 10 tentang etika kemasyarakatan.

“Keduanya terindikasi melanggar Pasal 10 dan 7. Tentang etika kemasyarakatan, di butir a dijelaskan menghormati harkat dan martabat manusia berdasar prinsip HAM. Sementara pernyataan soal keterbelakangan mental adalah pernyataan diskriminatif yang tidak menghormati harkat kemanusiaan. Dan Pasal 7 butir c tentang menjalankan tugas berdasar prosedural, profesional dan proporsional,” tutup Ricky Ricardo, SH.

Komentar Facebook