SBY Himbau Masyarakat Untuk Bersatu Melawan Terorisme

Demokrat DKI – 2 April 2017 dilakukan giat pemandangan umum terkait “Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022”. Pada kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat-PAN juga turut menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap keberhasilan Gubernur dan Wagub DKI Jakarta dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program-program pembangunan dalam RPJMD 2017 – 2022.

Terkait dengan Kepulauan Seribu dan rencana pengembangannya, Fraksi Demokrat-PAN menyoroti secara khusus revisi UU nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketika redaksi melakukan konfirmasi secara langsung dengan Santoso, SH sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DKI yang juga Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, dirinya menegaskan, perlu ada stimulus dan formulasi khusus dalam melakukan pengembangan kawasan Kepulauan Seribu, jadi pengembangan yang dilakukan tidak terkesan asal-asalan, terutama pada perangkat pemerintahan di Kepulauan Seribu.

Ada beberapa hal yang disampaikan dan dipandang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mengembangkan Kepulauan Seribu. Pertama adalah, meminimalisir satuan perangkat kerja, jika perlu hanya ada supporting perangkat untuk Bupati Kepulauan Seribu, sedangkan perangkat lainnya berasal dari dinas terkait/UKPD.

“Kita ingin pembangunan di Kepulauan Seribu berjalan dengan efektif dan efisien tanpa mengurangi nilai manfaat yang hendak dirasakan warga atas apa yang dilakukan pemerintah sekarang, penumpukan satuan perangkat kerja untuk Kepulauan Seribu kami rasa tidak efisien, tidak efektif dan membebani anggaran. Jika anggaran tersebut dilakukan untuk merangsang gerak ekonomi disana akan lebih efektif dibanding menumpuk satuan perangkat kerja”, ditegaskan oleh Santoso, SH.

  Bukan Hanya Pergub, Pemprov DKI Juga Harus Anggarkan Jumlah yang Jelas untuk Ekstrakurikuker

Apa yang disampaikan Santoso memang merupakan realitas yang terjadi dari hasil berbagai aduan serta dialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu kepada dirinya dan Fraksi Demokrat-PAN. Anggaran untuk satuan perangkat kerja sebenarnya bisa dilakukan substitusi silang dengan menempatkan anggaran untuk hal yang sifatnya produktif dan dapat dirasakan langsung sentuhannya oleh masyarakat. Sebagai catatan, Santoso menekankan tidak berarti ada pengurangan anggaran dalam kasus tersebut, namun alokasinya saja yang dirubah, sehingga akan tepat guna dan efektif dirasakan masyarakat.

Pada poin berikutnya, Santoso bersama Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta menyampaikan perlu adanya satu (1) kursi DPRD khusus untuk Kepulauan Seribu. Menanggapi hal ini, Santoso menjelaskan, jika memang dirasa perlu, mendesak dan dalam kondisi urgent, wacana ini sebagai alternatif pilihan.

“Kita akan lihat dan kaji mengenai prioritas dan probabilitas wacana ini dapat diwujudkan. Jika memang perlu hal ini terjadi, mengapa tidak kita wujudkan. Namun kami juga mempertimbangkan bahwa Kepulauan Seribu sudah memiliki Dapil (daerah pemilihan) dan punya wakil, namun sifatnya kan kumulatif di Dapil 2 Jakarta itu, tidak terlalu berfokus pada Kepulauan Seribu”, tutup Santoso.

Komentar Facebook