Demokrat DKI – Salah satu program Anies – Sandi dalam RPJMD 2017 -2022 yang disoroti dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah Program Rumah DP Rp.0. Fraksi Partai Demokrat – PAN dalam pemandangan umumnya menyampaikan dukungan terhadap Program Rumah DP Rp.0 tersebut.

“Fraksi Partai Demokrat – PAN mendukung Program Rumah DP Rp.0 dengan pengawasan yang ketat bagi pembelinya,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat dalam pemandangan umum yang dibacakannnya.

Dalam penjelasannya kepada www.demokratdki.or.id, Taufiqurrahman menjelaskan bahwa Program Rumah DP Rp.0 merupakan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi backlog perumahan di DKI Jakarta yang diperkirakan sebesar 50.000 unit per tahun.

“Saya pikir Program DP Rp.0 merupakan salah satu upaya untuk mengatasi backlog perumahan sebesar 50.000 unit per tahun, program tersebut bukan sama sekali ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, melainkan untuk masyarakat dengan penghasilan antara Rp4 – 7 juta,” jelasnya.

“Sasaran program DP Rp.0 cukup ambisius yakni 50 ribu unit per tahun, dalam estimasi Bapeda akan menghabiskan anggaran sebesar Rp3,88 triliun per tahun, yang diperuntukan untuk penyediaan lahan sebesar dan dukungan uang muka, dengan asumsi uang muka 15 % dari harga unit rumah Rp350 juta,” terangnya.

“Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, Fraksi Partai Demokrat meminta agar program tersebut tepat sasaran, tentu harus ada mekanisme yang memadai untuk penyusunan kriteria penerima, dan yang terpenting terbuka kesempatan bagi seluruh warga DKI Jakarta untuk mendapatkan akses terhadap program DP Rp.0 tersebut,” Jelasnya.

Menurut Taufiqurrahman, Program DP Rp.0 adalah program yang sangat baik dengan target yang sangat ambisius, untuk dapat terlaksana perlu dukungan yang sungguh-sungguh dari segenap jajaran Pemprov DKI Jakarta.

  Usulan Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta Tentang Raperda Pendidikan Diterima Oleh Bapemperda

“Dengan target tinggi seperti ini, kami meminta agar pejabat yang incharge, dalam program ini adalah pejabat terbaik, yang tidak bekerja business as usual, tapi memiliki pendekatan-pendekatan dan metode-metode baru dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan program, tegasnya.

Reiza Patters, Sekretaris Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat sekaligus mantan anggota Dewan Pakar Anies-Sandi di masa kampanye lalu mengingatkan bahwa masih ada persoalan penting bahwa di Jakarta masih banyak warga yang masuk kategori miskin dan sangat miskin yang tidak akan mampu membayar cicilan seperti program DP Rp.0 tersebut, sehingga Pemprov DKI juga berkewajiban untuk memikirkan persoalan tersebut jika benar-benar ingin menerapkan pola kebijakan inklusif di DKI Jakarta. “Kami mendesak agar bisa dibuatkan rusunami bagi orang miskin dengan skema sewa-beli dengan harga sewa murah yang terjangkau bagi orang miskin dan tenor waktu yang panjang agar menyesuaikan harga rusunami sebenarnya dengan kemampuan mereka membayar sewa,” tegasnya.

“Hal ini untuk memastikan hak dasar atas hunian yang layak dan terjangkau bagi warga di DKI Jakarta bisa didapatkan. Dengan pola sewa-beli tesebut, maka kepastian atas hak tersebut agar tidak dipindahtangankan semen-mena bisa terjamin dan bisa diteruskan oleh ahli warisnya,” tegas Reiza.

Komentar Facebook