taufiqurrahman dprd dki

Demokrat DKI – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memimpin langsung pertemuan darurat yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1). Menurut Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, rapat Partai Demokrat kali ini merespon terkait dengan keadilan dan demokrasi pada proses pelaksanaan pilkada serentak di 2018 mendatang.

Diantaranya adalah dugaan kriminalisasi yang menyangkut kader Partai Demokrat yang tengah mengikuti proses di Pilkada Kalimantan Timur yang mengusung Syaharie Jaang dan Rizal Effendi sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Kalimantan Timur tahun 2018 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Taufiqurrahman SH, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat angkat bicara, menurutnya hal ini mengingatkan pilkada DKI Jakarta 2017 sebelumnya, khususnya terkait kandidat cagub cawagub Agus – Sylvi.

“ini mengingatkan saya pada pilkada DKI sebelumnya, khususnya yang dialami oleh Ibu Sylvi dan suaminya yang diperiksa penyidik, yang hingga hari ini kasusnya tidak jelas kita ketahui lagi sampai dimana,” tuturnya.

Ditambahkan oleh Taufiqurrahman SH, “hanya bedanya, jika pada Ibu Sylvi itu sekedar menggerus citra calon dimata publik, pada Pilkada Kaltim ini lebih dari itu karena bisa menjegal calon dalam pemilihan, ini bisa disebut demokrasi brutal,” tegasnya.

Reiza Patters, Sekretaris Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat juga mengatakan bahwa kasus seperti ini menurutnya, merupakan pembunuhan karakter pada lawan politik menggunakan kekuasaan oleh aparat hukum yang bertujuan untuk menjegal keterpilihan dan bisa menghambat proses demokrasi yang sehat, juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang tidak perlu.

  Fraksi Partai Demokrat- PAN DKI Jakarta, Dukung Penambahan Pompa Mobile di Wilayah Langganan Rob

“Cara-cara seperti itu seharusnya tidak dilakukan, apalagi oleh aparat hukum yang juga ingin ikut serta menjadi calon kepala daerah. Jika ini dilakukan dengan kesengajaan untuk menjegal lawan politik, ini adalah tindakan brutal dan justru menciderai kewibawaan serta netralitas aparat hukum yang seharusnya dijunjung tinggi, kita melihat dengan kasat mata demokrasi kita tengah diperkosa oleh kekuasaan,” tegasnya.

Reiza juga menambahkan jika aparat hukum atau militer aktif serta birokrat ingin berlaga dalam kontestasi politik, contohlah AHY yang mengundurkan diri dari jabatan serta keaggotaan militernya sebagai bukti komitmen dalam mengikuti aturan yang berlaku, dan kuat dalam menjaga etika politik yang sehat.

Taufiq Hidayat alias Topelucky, aktivis media sosial sekaligus kader partai Demokrat menghimbau kepada seluruh partai politik untuk mengingatkan dengan keras kepada pemerintah betapa berbahayanya ‘abuse of power’ oleh aparat TNI & POLRI dalam pesta demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat.

“Praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti itu akan membuat negara ini ‘set back’ ke era orde baru. Demoralisasi akan menggerus harapan masyarakat akan Pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia,” tegasnya.

Komentar Facebook