santoso sh

Demokrat DKI – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno membentuk Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK).

Dengan ini Pemprov DKI dibawah pemerintahan Anies dan Sandi, telah menempatkan pencegahan korupsi sebagai salah satu program prioritas yang diwujudkan dalam pembentukan Komite Pencegahan Korupsi.

Komite PK ini dibentuk dengan landasan Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk percepatan Pembangunan (TGUPP).

“Komite PK ini dibentuk dengan tujuan mencegah terjadinya korupsi dengan cara membangun sistem pemerintahan sesuai dengan prinsip, tata pemerintahan yang baik. Prinsip tata pemerintahan yang baik ini adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efesien dan partisipatif ,” jelasnya, di Balaikota Jakarta Pusat (3/1).

Anies menambahkan, pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan komitmen utama pasangan Anies-Sandi. Karena itu, Pembentukan komite PK merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

“Kami ingin agar terwujudnya pemerintahan bersih bukan hanya menjadi milik satu dua orang tokoh saja yang akan hilang begitu mereka pergi. Namun, kami ingin perubahan mendasar dalam sistemnya, sehingga terwujudnya pemerintahan bersih akan bersifat lestari dan berlangsung lama,” tuturnya.

Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso SH, menanggapinya secara positif. Menurutnya kebijakan ini sangat positif ditengah berbagai kasus korupsi anggaran di DKI Jakarta.

  Peringati 1 Juni, Demokrat DKI Menyoroti Kejadian di Bogor sebagai Hadiah Terkelam Lahirnya Pancasila

“Tentu kita mendukung langkah ini (Pembentukan PK) asal sesuai dengan regulasinya. Jika mengacu pada Pergub 187 tahun 2017 Tentang TGUPP itu bukan Komite, melainkan Bidang. Hal itu bisa dilihat di pasal 15, jadi yang cocok disebut Tim Bidang Pencegahan Korupsi,” ujarnya.

“Kedua, Tim Bidang Pencegahan Korupsi ini harus memperkuat kerjasama yang sudah dibangun oleh Pemda DKI dengan aparat hukum seperti KPK, Kepolisian khususnya Polda, serta kejaksaan tinggi. Ketiga karena bidang ini bersifat ‘think thank’ maka yang sangat diperlukan adalah penguatan sistem dan prosedur yang harus disusun agar komprehensif, integratif, serta menutup peluang bagi para PNS yang bermental koruptif,” Jelasnya.

Santoso SH yang juga menjadi Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta menambahkan. “DKI Jakarta ini anggarannya besar, jika Tim yang membidangi Pencegahan Korupsi ini bisa berjalan maksimal dalam upaya pencegahan korupsinya tentu semakin banyak kemanfaatan anggaran itu di masyarakat. Dan jika ini berhasil dalam proses pelaksanaanya, tentu ini menjadi harapan bersama tentang pemerintahan DKI Jakarta yang bersih dan akuntabe,” pungkasnya.

Komentar Facebook