Santoso-SH
Santoso-SH

Pernyataan Pers Akhir Tahun

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat

Provinsi DKI Jakarta

 

Tahun 2017 adalah tonggak bersejarah bagi provinsi DKI Jakarta, karena pada tahun ini suksesi dan pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur terjadi dalam proses dan dialektika demokrasi yang “panas” dan terpolarisasi. Bagi banyak kalangan Pilkada DKI dianggap sebagai warning up menuju tahun politik 2019.

Seperti kita ketahui bahwa Partai Demokrat pada Pilkada DKI 2017 mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni terdiskualifikasi pada putaran pertama, selanjutnya pada Pilkada putaran kedua Partai Demokrat secara institusional memang tidak menyatakan dengan resmi mendukung pasangan calon tertentu, akan tetapi simpatisan dan sebagian besar kader mempunyai kecenderungan dan prefensi politik terhadap salah satu pasangan calon, hal tersebut jelas terekam oleh hasil pantauan lembaga-lembaga survei.

Terlepas bahwa Partai Demokrat tidak mendukung salah satu calon pada Pilkada putaran kedua, akan tetapi kami selalu konsen untuk menginventarisir semua program dan janji kampanye kedua pasangan yang berlaga. Catatan terhadap program kerja tersebut yang secara rutin akan menjadi bahan evaluasi bagi kami Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakartadan selanjutnya akan kami jadikan sebagai bahan kritik konstruktuf kepada pemerintah melalui mekanisme kontrol di DPRD maupun di media massa.

Partai Demokrat ingin memastikan bahwa peralihan kepemimpinan eksekutif di Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan perubahan yang berangkat dari titik nol, melainkan ada value dari pemimpin-pemimpin sebelumnya yang harus dipertahankan. Bapak Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Solahudin Uno tidak boleh underestimate terhadap program Gubernur sebelumnya jika ada yang kurang baik di masa pemerintahan yang lalu untuk segera diperbaiki dan disempurnakan serta ditingkatkan.

Di penghujung tahun 2017 ini Partai Demokrat dipandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan dan persoalan akut yang harus menjadi skala prioritas untuk diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam catatan kami ada 6 persoalan yang harus segera diatasi oleh Pemda DKI yaitu: macet, banjir, sampah, pengangguran, pendidikan dan ketersediaan hunian yang terjangkau bagi warga Jakarta.

Situasi kemacetan kota Jakarta bisa dibilang sudah menjadi makanan sehari-hari penduduk Jakarta. Setiap harinya, lalu lintas kota Jakarta memang tidak bisa lepas dari kemacetan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitasnya. Peningkatan jumlah kendaraan tanpa diimbangi dengan perluasan jalan tentu menyebabkan kemacetan diberbagai jalan Jakarta. Untuk mengatasi kemacetan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan penduduknya yaitu dengan membuat fasilitas kendaraan umum yang nyaman untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

 

Setiap tahunnya, bencana banjir selalu terjadi di berbagai kawasan Jakarta, hal ini disebabkan oleh buruknya sistem tata air karena padatnya kawasan perumahan di Jakarta. Selain itu banjir juga disebabkan oleh menumpuknya sampah yang menyumbat aliran air seperti selokan dan sungai sehingga terjadi banjir dari luapan sungai tersebut. Mengatasi hal ini Pemda DKI Jakarta perlu kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Penyangga dalam penanganan air yang megalir dari selatan. Pemerintah perlu membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakatnya akan banjir serta cara mengatasinya. Sedangkan masyarakat harus lebih sadar dan mau bekerjasama mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kegiatan kerja bakti pada masing-masing daerah.

Banyaknya sampah di kota Jakarta juga menjadi permasalahan yang banyak ditemui oleh penduduknya. Sistem pembungan sampah di Jakarta masih tergolong buruk. Di berbagai daerah, masih ditemukan tumpukan sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap di tempat yang tidak seharusnya menjadi pembungan sampah. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai sistem jelas dalam pembuangan sampah di kota Jakarta.

Masalah tingginya angka pengangguran di Jakarta juga menjadi masalah lain yang terjadi di kota ini. Tingkat pengangguran yang tinggi terjadi akibat banyaknya orang yang pindah ke Jakarta berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada kenyataannya, banyak sekali orang yang datang ke Jakarta tanpa modal apapun sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran di Jakarta. Hal ini menyebabkan banyaknya pemukiman kumuh, jumlah pengemis yang tinggi dan permasalahan sosial akibat kepadatan jumlah penduduk yang terjadi di Jakarta.

Dibidang Pendidikan. Provinsi DKI Jakarta belum berhasil menaikan peringkat prestasinya dibandingkan Provinsi lain sudah beberapa tahun masih senantiasa berada di posisi 5 besar. Sedangkan dana yang dikucurkan pada sektor pendidikan sangat besar. Kami mengusulkan agar dana APBD untuk pendidikan diberikan juga kepada sekolah swasta baik yang umum maupun yang berbasis keagamaan (madrasah) yang muridnya berasal di keluarga miskin dan rentan miskin untuk menciptakan rasa keadilan karena mereka juga membayar pajak untuk biaya pembangunan DKI Jakarta.

  Gagal Penuhi Target Penyediaan Air PAM Jaya, Taufiqurrahman: Segera Putus Kontrak Kerjasama

Harus ada upaya yang pretentif agar urbanisasi di Jakarta tidak tinggi setiap tahunnya. Sebagai kota metropolitan Jakarta tidak akan terhindar dari urbanisasi dengan masalah yang ditimbulkan salah satunya adalah masalah perumahan untuk tempat tinggal. Karena tidak dapat menampung penduduk yang makin hari kian padat maka ketersediaan hunian tidak dapat terpenuhi. Kami mendukung pembuatan rumah susun bagi rakyat miskin dan pembangunan rumah susun untuk kepemilikan warga dengan DP 0%. Namun untuk siapa yang berhak mendapatkan DP 0% yang harus diperketat asal tepat sasaran.

Karena Jakarta sebagai etalase Indonesia kami menyoroti program kebijakan pencabutan subsidi bagi rakyat miskin, seperti gas 3 kg, listrik, bensin premium yang belum tepat dilakukan saat ini. Kritik ini disampaikan karena kondisi ekonomi kita sedang menurun yang dampaknya sangat terasa oleh rakyat kebanyakan di negeri ini. Biaya transportasi yang menyumbang inflasi cukup tinggi juga masih dibebani dengan kenaikan tarif tol sebagai hadiah akhir tahun untuk rakyat oleh pemerintah kita. Saat ini kita membayangkan jalan tol yang puluhan tahun beroperasi yang seharusnya mendekati BEP tapi malah makin mahal tarifnya.

Begitu pula dengan sikap netralitas TNI dan Polri kami menilai agar TNI dan Polri benar-benar berada dalam posisi sebagai pengawal NKRI bukan sebagai pengawal untuk mengamankan kepentingan rezim. Netralitas TNI dan Polri adalah harga mati karena TNI dan Polri pelindung dan pengayom rakyat. Kritik yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah harus dilihat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam upaya untuk kemajuan Indonesia bukan dinilai sebagai ancaman keutuhan NKRI.

Terakhir adalah suka tidak suka harus diakui bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017, suasana kerukunan antar warga kurang harmonis. Hal ini masih bisa dipahami karena tiap pendukung ingin memenangkan calonnya masing-masing, walaupun dengan cara fanatisme yang berlebihan. Pasca Pilkada suasana itu masih terasa, masih banyak yang belum bisa move on. Oleh karena itu perlu mendapatkan sentuhan dan perhatian lebih serius dari PEmda DKI Jakarta. Karena Jakarta adalah miniatur Indonesia, maka bhineka tunggal ika sangat perlu dikedepankan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Enam hal tersebut adalah problem keseharian warga Jakarta yang menahun dan akut, oleh sebab itu Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus membangun sinergitas  yang baik dengan semua elemen dan stakeholders termasuk dengan DPRD agar persoalan-persoalan di atas bisa diatasi tanpa menimbulkan masalah baru dan gejolak di masyarakat.

Tentang Kekhususan Jakarta

Di tahun 2017 ini dalam catatan Partai Demokrat tidak kurang 3 kali Pemda DKI jakarta melakukan Focus Group Discussion  FGD terkait rencana pemerintah pusat yang akan merevisi Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini revisi undang-undang tersebut sudah dalam bentuk RUU di Kementerian Dalam Negeri. Sebelum ditetapkan menjadi undang-undang maka DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta ingin mengusulkan lima hal :

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Jakarta hanya ada ditingkat Provinsi maka jumlah anggota DPRD harus ditingkatkan dari 125% menjadi 140 % atau yang semula 105 kursi menjadi 120 kursi.

Kedua, karena otonomi daerah di DKI Jakarta hanya sampai ditingkat Provinsi, maka walikota/bupati yang dalam wewenangnya sebagai pengguna anggaran tidak boleh direvisi melainkan tetap mengikuti aturan seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, Dewan Kota yang selama ini sudah diatur dalam UU 29/2007 mestinya berasal dari keterwakilan Partai Politik harus dipertimbangkan karena DKI Jakarta tidak memiliki DPRD Kabupaten/Kotamadya.

Keempat, dalam tata kelola Pemerintahan Daerah, Gubernur dalam mengangkat jabatan bagi PNS di DKI Jakarta harus memperhatikan asas merit system dan jenjang karier, tidak lagi menggunakan sistem lelang jabatan, meskipun pola rekruitmen jabatan tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan tapi system ini lebih banyak menciptakan dis harmonis di lingkungan kerja.

Kelima, Kebudayaan Betawi yang merupakan akar masyarakat Jakarta harus masuk dan diakomodir dalam revisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 karena tidak cukup hanya ada dalam peraturan daerah saja.

 

Jakarta, 28 Desember 2017

 

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOCRAT

PROVINSI DKI JAKARTA

Downlod Disini

 

 

Santoso, SH

Ketua

Komentar Facebook