PERS RELEASE

Demokrat DKI – Hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri telah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta pada Jumat pekan lalu.

Salah satu catatan hasil evaluasi tersebut menyebutkan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak bisa dilekatkan pada anggaran Biro Administrasi Sekretariat Daerah karena tak berkaitan dengan tugas dan fungsi dari biro tersebut.

“Soal apa yang tadi ditanyakan, itu hak seorang gubernur mau angkat anggota TGUPP satu, seratus, seribu, silakan. Kemendagri tidak punya kewenangan memotong jumlah, hanya prosedur penganggarannya saja,” kata Tjahjo, di Balai Kota Jakarta Pusat (27/12).

Kemendagri kemudian menyarankan agar mengalihkan pos anggaran TGUPP yang sebelumnya dialokasikan dari dana biro kesekretariatan daerah menjadi melalui dana operasional, sebagaimana kebijakan Gubernur sebelumnya.

“Yang dulu juga tidak. Gubernur dulu juga tidak khusus (anggaran TGUPP) karena apapun jangan sampai diskresi kepala daerah tidak terakomodasi,” ujar Tjahjo.

Terkait hal tersebut, Taufiqurrahman, SH Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN ikut menanggapinya, menurutnya Peran TGUPP itu sangat penting bagi akselerasi pembangunan di DKI Jakarta sehingga sudah selayaknya memiliki pos anggaran yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya.

  Meretas Permasalahan Pemukiman Kumuh, Demokrat Jakarta Tawarkan Solusi Land Consolidating Housing

“TGUPP itu Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, fungsinya sangat strategis dalam membuat akselerasi pembangunan di Jakarta, karena itu harus ada supporting anggaran yang memadai agar maksimal, saya positif melihatnya, tinggal kita awasi bersama pada prosesnya agar benar-benar menguatkan kinerja Gubernur,” ucapnya.

Taufiqurrahman, SH menambahkan “apalagi tahun 2018 adalah tahun pertama. Banyak program yg harus diselaraskan dg visi misi gubernur misalnya dalam penyusunan RPJMD, mereview kebijakan Gubernur terdahulu dan lain sebagainya, oleh karena itu keberadaan TGUPP sangat dibutuhkan,” tuturnya

Selain itu Taufiqurrahman, SH, menanggapi penganggaran TGUPP setelah mendapatkan catatan evaluasi dari kementerian Dalam Negeri.

“Jika kemudian TGUPP anggarannya dialihkan ke dana operasional, tentu akan membatasi ruang gerak Gubernur dalam satu tahun ini, alangkah lebih baiknya jika ada pos tersendiri sehingga fokus tidak mengganggu agenda lainnya,” tutupnya.

Komentar Facebook