Reiza Patters bersama Bambang Widjojanto
Reiza Patters bersama Bambang Widjojanto

Demokrat DKI – Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta bakal dihentikan. Hal ini sesuai dengan janji kampanye Anies-Sandi saat Pilgub DKI 2017 lalu.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta melakukan Workshop Kajian Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta, yang dilaksanakan hari ini (21/12) di Balaikota dengan mengundang seluruh stakeholder terkait, Pemprov, DPRD, akademisi, Pakar, Perwakilan Universitas serta Forum alumni Petisi Tolak Reklamasi.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang proses diskusi dalam workshop tersebut,Demokratdki.or.id melakukan wawancara dengan Reiza Patters, peserta Workshop yang diundang sebagai pemerhati/pakar yang aktif dalam diskusi tersebut, berikut petikan hasil wawancaranya.

Dalam Workshop tersebut, Anda di undang sebagai apa?

Saya diundang sebagai pemerhati/pakar terkait Reklamasi di Pantai Jakarta Utara, bisa dilihat di undangan nomor 18 (sambil menunjukan undangan tersebut melalui Handphone miliknya)

Bagaimana Pandangan Anda tentang wacana kebijakan menghentikan Reklamasi Jakarta?

Wacana ini sudah tepat. Pertama, sebagai implementasi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI saat berkampanye dan menjadi bagian dari amanah yg dititipkan kepada mereka, melalui suara warga jakarta dalam pilgub DKI yg lalu. Kedua, wacana ini sebagai bagian dari penerapan konsep pembangunan inklusif dan mementahkan konsep pembangunan eksklusif oleh rezim di DKI sebelumnya, yang salahsatunya diwakili oleh proyek reklamasi teluk jakarta yg secara perencanaan memang hanya diperuntukkan bagi bisnis property dan orang-orang kaya. Ketiga, sebagai keberpihakan Kepemimpinan di DKI terhadap kelestarian lingkungan dan ekologis sebagai cara menata kota di masa depan.

Pandangan Anda, terkait dengan regulasi dan ekologinya?

Secara regulasi, proyek ini banyak melanggar undang-undang (UU), seperti UU Lingkungan Hidup, UU tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, UU tentang nelayan dan lainnya. Keppres 52/1995 secara hukum telah tidak berlaku dalam hal tata ruang. Namun kewenangan reklamasi belum ada aturan yg membatalkan, artinya masih ada di gubernur.

Kemudian sebagai amanat dari UU 27/2007, zonasi dan peruntukan pulau reklamasi harus dibuatkan dalam perda Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sampai hari ini perda tersebut belum ada, namun proyek dan pulau-pulau tersebut telah terbangun. Diperparah dengan bangunan-bangunan yang sudah terbangun di atasnya tanpa IMB dan munculnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Pemprov dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pengembang. Sehingga proyek ini memang telah salah kaprah sejak awal.

  Lari Pagi di Kota Hujan, AHY dan Bima Arya Bahas Konsep Pemberdayaan Masyarakat Bogor

Secara ekologis, bahwa reklamasi menurut Keppres 52/1995, semangat reklamasi ada revitalisasi dan rehabilitasi wilayah Teluk Jakarta dan bukan membuat pulau-pulau baru. Hal ini seharusnya bisa baik karena memang sejak tahun 90-an wilayah Teluk Jakarta sudah mulai tercemar parah. Maka itu rehabilitasi dan revitalisasi menjadi perlu. Namun disalahartikan untuk menjadi bisnis property demi keuntungan segelintir pihak saja.

Bagaimana tanggapan peserta diskusi lainnya, seperti dari DPRD, Pemprov atau yang lainnya?

Tanggapan peserta diskusi secara keseluruhan mendukung kebijakan penghentian proyek reklamasi, namun anggota DPRD yg hadir, seperti M. Taufik dan Bestari Barus memberikan argumentasi-argumentasi pembelaan yang tidak terlalu berdasar dan sebetulnya mitos-mitosnya sudah terpatahkan seperti pengendalian banjir, jumlah nelayan yang hanya ada di beberapa lokasi saja di pesisir Jakarta dan kebutuhan lahan di Jakarta untuk pembangunan.

Apa hasil kesimpulan dari Workshop tersebut?

Kesimpulannya adalah bahwa sudah tepat jika proyek ini dihentikan. Jika memang ingin membuat proyek ini berjalan, harus dimulai dari awal dgn kajian-kajian ilmiah dan penelitian mendalam terhadap akibat dari proyek ini secara ekologis dan sosial, juga rencana mitigasi atas potensi kerusakan dari proyek ini secara ekologis, lingkungan dan sosial. Jika kajian dilakukan secara komprehensif, peserta diskusi menyimpulkan bahwa proyek ini tidak akan bisa berjalan.

Komentar Facebook