Demokrat DKI – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serta Wakil Gubernur Sandiaga Uno memastikan dimasa pemerintahannya untuk memenuhi janji kampanyenya terkait dengan penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Hal itu ditegaskan dalam keputusannya mencabut 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah dilakukannya, yaitu raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari program legislasi daerah (prolegda).

Tidak berhenti sampai di situ, bahkan dilakukan pula Workshop Kajian Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta, yang dilaksanakan hari ini (21/12) di Balaikota dengan mengundang seluruh stakeholder terkait, Pemprov DKI, DPRD, akademisi, Pakar, Perwakilan Universitas serta Forum alumni Petisi Tolak Reklamasi.

Hasil Workshop tersebut menyimpulkan bahwa Reklamasi di Teluk Jakarta untuk dihentikan. Namun, jika ingin tetap berjalan, harus dimulai dari kajian yang komprehensif khususnya terkait dampak yang akan terjadi termasuk didalamnya rencana mitigasi atas potensi kerusakan baik secara ekologis dan sosial.

Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta,Taufiqurahman SH angkat bicara.Menurutnya langkah yang dilakukan oleh Gubernur sudah benar untuk menghentikan proyek reklamasi sebelum ada kajian yang mendalam dan melibatkan banyak pihak di dalamnya karena kepentingan masyarakat Jakarta harus diutamakan, khususnya jika terjadi pada masyarakat terdampak dari proyek reklamasi tersebut.

  PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT-PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD PROV. DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 - 2022

“Saya kira apa yang dilakukan oleh Gubernur sudah sesuai, tidak hanya pemenuhan janji kampanye, tetapi juga harus memiliki dasar yang kuat dalam mengambil kebijakan.”

Taufiqurrahman SH, menambahkan “Buat kajian yang lebih mendalam, libatkan banyak stakeholder utamanya masyarakat yang terdampak dari proyek tersebut, karena sejatinya pembangunan itu memberikan kebermanfaatan bersama bukan merugikan, apalagi yang dirugikan masyarakat kecil,” ujarnya.

“Kami dari Fraksi Partai Demokrat-PAN mendukung sikap Gubernur dalam hal mencabut 2 raperda tersebut. Namun begitu, semestinya proses pencabutan draft raperda oleh eksekutif, dilakukan dalam rapat paripurna sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu permendagri nomor 80 tahun 2015, apalagi draft tersebut sudah pernah di bahas di balegda (Bapemperda saat itu),” pungkasnya.

Komentar Facebook