Tak Kunjung Melepas Saham Perusahaan Bir, Demokrat Jakarta Pertanyakan Komitmen Kampanye Anies-Sandi
Kenaikan Dana Parpol, Cegah Money Politik

Demokrat DKI – Kementerian Dalam Negeri memberikan catatan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018.

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut, salah satunya adalah bantuan keuangan untuk Partai Politik yang dianggap nilainya terlalu besar dan faktor ketidak sesuaian dengan dasar hukum yang berlaku.

Seperti diketahui terjadi kenaikan dana hibah Partai Politik dari Rp1,8 miliar menjadi Rp17,7 miliar atau untuk partai per suara sah naik dari Rp 410 menjadi Rp 4.000. Hal itu mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 718 tahun 2017.

Menteri Keuangan sendiri telah menetapkan kenaikan dana parpol sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 sebesar Rp 1,000. Hal ini mendekati kajian KPK yang menyebut dana partai idealnya sebesar Rp 1.071 per suara sah. Bahkan KPK memberikan rekomendasikan dari sisi aspek akuntabilitas dan sebagai bagian dari perbaikan atau penguatan partai politik.

Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, yang juga Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Santoso SH turut menanggapinya. Menurutnya ada bebarapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi yaitu terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kesesuaian peraturan perundang-undangan serta etika kepatutan.

  Sandiaga Unjuk Keberhasilan Kendalikan Inflasi, Demokrat DKI: Jangan Asal Klaim!

“di Undang Undang itu dijelaskan sesuai dengan keuangan daerah tentang partai politik, kalau sesuai dengan kemampuan daerah, saya kira tidak ada masalah yang penting dipertangung jawabkan,” tuturnya.

Ditambahkan oleh Santoso SH, “evaluasi itu dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau dalam sisi kepatutan. Kenaikan dari Rp 410 jadi Rp 4,000 berarti kan naik sangat tinggi, kalau ekonomi itu terjadi krisis ekonomi itu jomplang inflasinya terlalu tinggi. Hal itulah yang mesti eksekutif itu melihat kalau perundang-undangan itu tidak menyalahi silahkan dijalankan, tetapi kalau sisi kepatutan dilihat itu terlalu jomplang silahkan dievaluasi,”. ujarnya.

Selain itu, Santoso SH juga menjelaskan tentang undang-undang kekhususan DKI Jakarta yang berbeda dengan daerah lainnya kaitan dengan pembiyaan partai politik.

“rakyat musti tahu di DKI Jakarta itu, tingkat kabupaten/kota tidak dibantu, sementara di provinsi lain kabupaten kotanya dibantu, padahal APBDnya jauh dengan Jakarta, apalagi secara fungsi ini dapat mencegah money politik yang terjadi,” tegasnya.

Komentar Facebook