Dinas Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan Rakyat

Demokrat DKI – Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyebutkan, total tunggakan seluruh rusunawa di DKI Jakarta mencapai Rp 26 miliar. 

Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan tunggakan rusun bisa menjadi salah satu penghambat upaya Pemprov DKI mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari  Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2017.

Hal itu kemudian mendapat tanggapan yang positif dari Taufiqurrahman, SH Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta, “Kita sepakat bahwa adanya tunggakan piutang yang tidak dapat ditagih akan memperburuk laporan keuangan pemprov”.

Taufiqurrahman menambahkan “Oleh karena itu, Pemprov segera mencarikan solusi agar masalah piutang tunggakan itu terselesaikan, untuk warga yang benar-benar tidak mampu sebaiknya dilakukan pemutihan apalagi mereka termasuk warga terdampak program pembangunan Jakarta.”

  Download Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor

“Bagi Fraksi Partai Demokrat predikat WTP Penting tapi yg lebih penting adalah meringankan beban hidup warga Jakarta”, pungkasnya. (Ip)

Komentar Facebook