LMK
LMK

Demokrat DKI – Lembaga Musyawarah Kelurahan atau yang biasa disingkat LMK adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dasar hukum terkait hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Anggota LMK dipilih secara demokratis pada tingkat RW. Tujuannya adalah untuk membantu Lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, ironisnya bobot tujuan tersebut tidak berbanding lurus dengan dukungan anggaran yang memadai, yang hanya terbatas pada operasional kelembagaan tidak pada dukungan program kegiatan di masyarakat.

Terkait hal tersebut, H. Lucky P. Sastrawiria, SE. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat-PAN, menjelaskan bahwa memang ada penjelasan dari Eksekutif mengenai audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DKI dan adanya penjelasan tentang tumpang tindih antara LMK dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Namun, tentu hal itu dapat dicermati lebih jauh, menjadi evaluasi bersama terkait LMK, jika kita melihat Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang LMK, disitu jelas tugas LMK.

Diantaranya adalah menampung serta menyalurkan aspirasi ke lurah, memberi masukan dalam rangka partisipasi, menggali potensi dan mendorong peran masyarakat, mensosialisasikan kebijakan pemda ke masyarakat dan lain sebagainya

  Fraksi Partai Demokrat-PAN DKI Tuntut Perbaikan Kualitas Program OK OCE

Dimana sumber anggarannya sudah jelas menurut pasal 18 dari APBD dengan peruntukan Operasional, kesekretariatan dan kegiatan sesuai tugas LMK.

Ditambahkan oleh H. Lucky, Jika ini menjadi bagian Evaluasi sesuaikan apa yang dievaluasi, sehingga menjadi evaluasi yang produktif.

Jika tumpang tindih program kan bisa disesuaikan karena semuanya (usulan program) dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif selaku representasi suara masyarakat.

Lebih lanjut, H. Lucky menegaskan Fraksi Partai Demokrat DKI akan mendorong diterbitkan mekanisme formal dalam Pergub bahwa LMK harus membuat LPJ ke masyarakat terkait dana operasional mereka dan masyarakat harus proaktif dalam melakukan pengawasan penggunaan dana operasional tersebut.

Iwan Bramantyo, dari LMK Kelapa Gading Barat turut berpendapat, sangat menyesalkan jika pemerintah melihat LMK ini setengah hati, padahal semuanya sudah jelas dalam Perda Nomor 5 tahun 2010.

Jika pun ada anggaran ke masyarakat melalui LMK itu kan sifatnya stimulan yang mendorong peran dan pelibatan masyarakat dalam lingkungannya.

Jika tanpa program kegiatan tentu masyarakat kehilangan kesempatan pembelajaran dalam memompa pemberdayaan di Masyarakat, tandasnya. (ip)

Komentar Facebook