Suasana sidang putusan gugatan "class action" warga Bukit Duri terhadap program normalisasi Ciliwung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016)

Demokrat DKI – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD DKI Jakarta apresiasi kebijakan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memutuskan tidak melakukan banding atas gugatan warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (25/10) kemarin.

“Kami atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengapresiasi kebijakan Pemprov. Seperti inilah Gubernurnya rakyat. Mendengarkan dan memahami rakyatnya! Kami acungi jempol utk Gubernur baru. Harus jelas keberpihakannya,” jelas Ketua FPD DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman kepada demokratdki.or.id, Jumat (27/10).

“FPD mengucapkan selamat kepada warga Bukit Duri atas kemenangan gugatan di pengadilan,” tambahnya.

Dengan kemenangan warga Bukit Duri, FPD meminta Pemprov membayar ganti rugi kepada warga Bukit Duri.

“Kami meminta Pemprov membayar ganti rugi sesuai yang ditetapkan,” ujar Taufiq.

Ketua Fraksi meminta kepada pihak Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan agar tidak lagi merelokasi paksa warga tanpa adanya solusi yang permanen.

  PIDATO POLITIK AGUS HARIMURTI YUDHOYONO (KOMANDAN KOGASMA PEMENANGAN PEMILU 2019 PARTAI DEMOKRAT)

“Hal yang lebih penting lagi, kami meminta agar tidak terjadi lagi relokasi-relokasi paksa. Apalagi tanpa sebuah solusi yang permanen,” tandas Taufiq.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perwakilan warga Bukit Duri yang menggugat penggusuran oleh Pemprov DKI pada tahun 2016 yang dinilai melanggar aturan.

Gubernur Anies Baswedan telah menegaskan tidak akan melakukan banding atas putusan Majelis Hakim tersebut.

“Mengenai Bukit Duri, kami menghormati putusan pengadilan dan tidak berencana melakukan banding. Kami akan berembuk dengan warga di Bukit Duri,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Komentar Facebook