Pergub
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman saat berorasi di HUT Demokrat ke 16 di Tugu Proklamasi, Minggu (30/9)

Demokrat DKI – Hari ini, dalam laman Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Provinsi DKI Jakarta (jdih.jakarta.go.id) dapat dilihat tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pergub ini ditengarai berisikan tentang panduan peruntukan kawasan pulau G. Sebelumnya, Gubernur Basuki T. Purnama juga pernah keluarkan Pergub yang sama untuk Pulau C, D dan E.

Hal ini ditentang oleh banyak pihak karena seharusnya pemerintah DKI tidak menerbitkan aturan itu karena sampai saat ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disahkan oleh DPRD DKI.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman juga memprotes keras terbitnya Pergub No. 137 Tahun 2017 ini, karena mengulang kesalahan yang sama dan seolah-olah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak menghormati proses yang seharusnya.

“Pergub itu seperti dipaksakan untuk memotong kewenangan yang ada dalam Perda. Pemprov DKI tidak menghormati proses ketatanegaraan yang seharusnya,” tegas Taufiq, Jumat (13/10).

Menurut Taufiq, Pergub panduan rancang bangun kota itu melanggar UU 27/2007 ttg Pengelolaan Wilayah pesisir dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan Perpres 122/2012 ttg Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“UU 27 tahun 2007, perpres 54 tahun 2008 dan Perpres 122 tahun 2012 mengamanatkan adanya peraturan yang ajeg dalam proses reklamasi, bukan hanya diputuskan sendiri oleh eksekutif. Dan seharusnya berbentuk Peraturan Daerah. Secara prinsip, Pemprov harus menunggu disahkannya Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk bisa memastikan peruntukan pulau-pulau reklamasi,” katanya.

  Pernyataan Pers Akhir Tahun Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta

Seperti yang kita ketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih akan segera dilantik dalam waktu 3 hari ke depan (16/10). Persoalan etika politik juga menjadi sorotan dalam hal ini, apalagi janji politik mereka adalah menghentikan proyek reklamasi teluk Jakarta.

“Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih tinggal 3 hari lagi, seharusnya mereka menunggu pelantikan dan kebijakan Gubernur yang baru. Bukan diam-diam menerbitkan aturan seenaknya. Ini ada apa?” tegas Taufiq.

“Saya pertanyakan ini kepada pemerintah provinsi DKI, karena penerbitan Pergub Panduan Rancang Kota untuk Pulau C, D, E dan sekarang pulau G, dilakukan pada saat status pulau itu dalam posisi Moratorium. Seharusnya itu tidak boleh terjadi karena saat moratorium adalah saat status quo terhadap keseluruhan proses proyek reklamasi tersebut,” tegas Taufiq menutup pembicaraan.

Komentar Facebook