PAM Jaya
Sumber air PAM Jaya

Demokrat DKI – Pelayanan air warga DKI Jakarta diketahui sudah bermasalah sejak perjanjian kerjasama antara PAM Jaya dengan dua operator perusahaan swasta, yakni PT Aerta Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Sejumlah masalah seperti layanan air yang buruk serta tarif air yang tinggi kerap dikeluhkan warga Jakarta. Keluhan warga tersebut disampaikan kepada Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mengatakan persoalan terkait penyediaan layanan air terletak di perjanjian kontrak antara PAM Jaya dan dua operator swasta.

“Dalam perjanjian bisnis itu, pihak PAM Jaya menjamin keuntungan bisnis pihak swasta. Sehingga PAM Jaya dan pelanggan harus menanggung kerugian dan biaya tinggi akibat pengelolaan keuangan oleh operator swasta itu,” kata Taufiq kepada demokratdki.or.id, Jumat (13/10).

Alhasil, PAM Jaya kerap mengalami kerugian, defisit anggaran, hingga terjadi penumpukan utang. Hal ini menjadi penghambat target 70 persen sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemprov DKI hanya mampu mencapai 60 persen.

“Selama tahun 2013 hingga 2017, Pemprov gagal memenuhi target RPJMD cakupan air 70 persen. Pak Gubernur malah sibuk bikin proyek-proyek gak jelas dengan off budget. Sedangkan kebutuhan warga akan air tidak diperhatikan,” ungkap politisi muda Demokrat itu.

Kerugian itu akan terus terjadi jika kontrak kerja sama antara PT PAM Jaya dan PT Aetra serta Palyja dilanjutkan sampai dengan tahun 2023. Apalagi hasil BPK memberi data hasil audit yang menunjukkan bahwa warga Jakarta telah kelebihan dalam membayar hingga 34 persen sejak tahun 2010.

  Kerap Alami Defisit, Komisi E Sarankan Perbaikan Managemen BPJS

“Inilah yang menyebabkan target cakupan air menjadi terhambat, masih dikisaran angka 60 persen. Tidak bisa memenuhi target minimal, apalagi maksimal,” tandas Taufiq.

Putusan Mahkamah Agung (MA)

MA telah mengabulkan gugatan warga untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta. Putusan MA yang ditetapkan pada Selasa, (10/10) memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak pengelolaan air pihak swasta, yaitu PT Aerta dan PT Palyja.

“Mengabulkan permohonan kasasi dari 12 orang pemohon. Menyatakan para tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta,” bunyi putusan MA nomor 31 K/Pdt/2017 perkara perdata dalam tingkat kasasi.

Atas putusan MA itu, Taufiq mendesak pihak Pemprov untuk segera ambil alih pengelolaan air swasta karena telah gagal dalam mengelolaan air sesuai target yang diharapkan dalam RPJMD.

“Ini menjadi pelajaran sekaligus kritik terhadap layanan publik yang diserahkan pengelolaannya kepada swasta, terbukti gagal. Untuk itu, Pemprov melalui PAM Jaya harus segera ambil alih pengelolaannya,” tegas Taufiq.

Komentar Facebook