Usai verifikasi pengaduan warga di SDN 02 Pagi Menteng, para Guru berfoto bersama Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH dan Mujiyono, SE

Demokrat DKI – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Kunjungan Kerja Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta ke SDN 02 Pagi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/10)

Tujuan Kunker ke sekolah adalah melakukan verifikasi terhadap hasil pengaduan yang diterima Fraksi Demokrat DPRD DKI terkait persoalan di sekolah.

“Alhamdulillah, setelah kami verifikasi langsung, ternyata berbagai keluhan yang disampaikan terkait dengan diskriminasi dalamm penerimaan siswa, iuran, biaya buku dan sebagainya tidak lagi berlangsung di SDN 02 Menteng. Kepala sekolah menyakinkan bahwa apa yg dikeluhan terjadi beberapa tahun yang lalu, saat SDN 02 pagi masih menjadi SD RSBI,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman, SH.

Ketua Fraksi PD meminta agar masyarakat aktif mengadukan jika mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi di Sekolah.

“Sampaikan jika ada informasi kepada kami di no WA saya 08176489123 atau ke ruang fraksi kami. Insya Allah akan segera kami tindaklanjuti,” tuturnya.

Berikut ini beberapa pengaduan yang diterima Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta:

Iuran atau Buku Tabungan Sumbangan Masyarakat Peduli Pendidikan

Kepala Sekolah SDN 02 Menteng, Slamet menjelaskan kepada Fraksi Demokrat DKI bahwa pungutan atau donasi pendidikan sudah 2-3 tahun lalu. Tetapi sejak Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dihapuskan, tidak ada lagi iuran atau donasi.

Slamet menuturkan, ketika Pengurus Komite dilantik pada 17 Oktober 2016 lalu, Ketua Komite pernah membuat angket terhadap iuran.

“Angketnya dibatalkan Kepala Sekolah, dan tidak ada lagi iuran,” jelasnya.

Diskriminasi Siswa Tidak Mampu

Laporan dugaan perlakuan diskriminatif terhadap keluarga tidak mampu dibantah Dinas Pendidikan saat dikonfirmasi Fraksi Demokrat. Ia menjelaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara online, sehingga tidak membedakan antara kaya dan miskin.

“Isu diskriminasi, mungkin yang disampaikan informasi beberapa tahun lalu. Saat ini sudah tidak ada lagi diskriminasi,” jelas Kadispen.

  Demokrat: Alhamdulillah, Akhirnya Pemprov DKI Mau Dengarkan Suara Rakyat Kecil

Visitasi KJP

Kemudian Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman memprotes kebijakan terkait kewajiban visitasi kelayakan terhadap penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Kami minta lembaga profesional,” tegas Taufiq.

Para guru SDN 02 Menteng pun sepakat mendukung usulan Taufiq tentang penghapusan visitasi.

Wajib Beli Buku Kurikulum Tematik

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan surat edaran No: 08/D/KR?2016 tentang Pembelian Buku Pelajaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Surat Edaran Dirjen Kemendikbud

Namun, berdasarkan laporan orang tua siswa, setiap siswa diwajibkan membeli buku kurikulum. Padahal buku tersebut seharusnya gratis, karena dibeli melalui dana BOS.

Pihak Sekolah beralasan, buku kurikulum dipesan secara online, dan datangnya terlambat, sehingga Sekolah terpaksa beli buku. Buku itu, kemudian wajib dibeli oleh para siswa.

Tetapi berdasarkan Surat Edaran No: 10/D/KR/2016 tentang Penyediaan Buku Teks Pelajaran bagi sekolah. Pesan utama dalam surat edaran tersebut ialah apabila pemesanan buku terlambat, maka sekolah dapat memanfaatkan buku teks pelajaran yang sesuai dan tersedia di sekolah.

Program Produsen Susu Kemasan

Berdasarkan pengaduan orang tua siswa, ada sekolah yang memerintahkan siswa-siswinya membawa susu kemasan ke sekolah bagi siswa yang mampu. Program ini mendapat sorotan Fraksi Demokrat.

Dalam kunker di SDN 02 Pagi Menteng, Anggota DPRD Fraksi Demokrat DKI, Mujiyono menyarankan kepada pihak Sekolah, agar lebih mengutamakan program yang memiliki banyak manfaat daripada madharatnya.

“Pilihlah program yang lebih banyak manfaatnya dari mudharatnya. Terutama yang sarat nilai edukasi yang tinggi. Agar membantu memberi pengetahuan baru bagi siswa-siswi diluar jam belajar,” saran Mujiyono.

Komentar Facebook