Foto: Anggota DPRD Fraksi Demokrat DKI, Muhamad Hasan (kiri), Nur Afni Sajim (tengah), Neneng Hasanah (kanan) saat HUT Demokrat ke 16 di Tugu Proklamasi, Sabtu (30/9).

Demokrat DKI – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku praktek lelang konsolidasi memiliki banyak keunggulan sejak dijalankan oleh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dengan menggunakan sistem lelang konsolidasi, katanya, lelang terhadap proyek pembangunan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil, tapi harus skala besar dengan cara menggabungkan beberapa kegiatan proyek.

Baca juga: Demokrat Nobar G30S/PKI, Afni Sajim: Bukti Demokrat Hargai Jasa Pahlawan

Dengan demikian, satu proyek pembangunan tidak hanya dilakukan oleh satu kontraktor saja. Satu kontraktor bisa mengerjakan gabungan dari beberapa proyek pembangunan.

Lelang konsolidasi pada program-program Pemprov DKI ternyata hanya memberi manfaat kepada kepada para pengusaha besar. Sehingga Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta secara tegas menolak pelaksanaan lelang konsolidasi tersebut.

“Lelang konsolidasi, faktanya mematikan usaha-usaha kecil menengah. Selain itu, tidak sejalan dengan upaya melindungi usaha-usaha kecil dan menengah,” tegas Anggota DPRD Fraksi Demokrat DKI Jakarta, Nur Afni Sajim kepada demokratdki.or.id, Minggu (8/10).

  PERNYATAAN POLITIK PARTAI DEMOKRAT BERKAITAN DENGAN AGENDA NASIONAL TAHUN 2018

Padahal, kata Afni, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberi banyak kontribusi dalam stabilitas ekonomi daerah.

“Usaha Kecil dan Menengah memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan,” ungkapnya.

Dengan demikian, Pemprov DKI sudah seharusnya memberi ruang bagi Usaha Kecil dan Menengah agar tetap berjalan.

“Mereka jantung perputaran ekonomi. Seharusnya ada upaya dari Pemprov mengembangkan UKM, bukan sebaliknya, malah membunuh mereka demi kepentingan pengusaha besar,” tandas Afni.

Komentar Facebook