Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, SE

Demokrat DKI – Perlu diketahui, pembangunan program #TrotoarKita mulai dari Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin rencananya akan menggunakan dana off budget atau dana non-budgeter.

Program tersebut dibiayai dengan dana kompensasi pelampauan kelebihan lantai bangunan (KLB) oleh PT MRT, PT Kepland Investama, dan PT Mitra Panca Persada.

PT MRT Jakarta mengerjakan penataan trotoar di enam stasiun, 200 meter di setiap area stasiun. Area Bundaran HI sepanjang 400 meter, sehingga total menjadi 1,4 kilometer. PT Kepland Investama mengerjakan penataan trotoar segmen Patung Kuda sampai dengan Kali Krukut.

Sedangkan PT Mitra Panca Persada mengerjakan penataan trotoar segmen Kali Krukut sampai dengan Patung Pemuda dan segmen Kartika Candra hingga Jakarta Convention Center.

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan dana off budget seharusnya masuk dulu dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menempatkan pada Nomenklatur Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

“Baru kemudian masuk dalam kerangka APBD dan dalam penggunaannya menjadi Belanja Langsung dan dialokasikan di SKPD terkait yaitu Dinas Bina Marga,” kata politisi Demokrat itu kepada demokratdki.or.id, Jumat (6/10).

Kendati demikian, penggunaan dana off budget umumnya tidak transparan, tambah Anggota Komisi E itu, sehingga sangat rawan dikorupsi.

  Mujiyono: Kenaikan Tarif Premi BPJS Kesehatan Disesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah

“Kita tentu masih ingat, pengakuan mantan Dirut PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaya. Dia mengaku pernah menyetor Rp1,6 triliun ke Pemprov DKI,” ujar Muji.

Penggunaan dana off budget dalam program #TrotoarKita ini, lanjut Muji, tidak tepat. Ditambah, dana tersebut digunakan untuk sektor publik.

“Seharusnya, pihak Pemprov DKI menganggarkannya dalam APBD agar bisa dikontrol oleh Anggota Dewan,” ungkap Muji.

Mujiyono mengingatkan, bahwa permainan dana off budget pada masa Orde Baru digunakan hanya di Bulog.

“Namun, sejak pemerintahan DKI ditangan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dana ini dihidupkan kembali. Modus begini ternyata ditiru juga oleh Gubernur Djarot. Ini berbahaya,” tandas Muji.

Kendati demikian, Pemprov DKI berharap dimulainya program #TrotoarKita ini, Jakarta akan berkembang menjadi kota yang ramah bagi pejalan kaki, pengguna sepeda, dan para penyandang disabilitas.

“Penataan trotoar, baik itu untuk keindahan kota atau lainnya, harus menggunakan juga cara yang baik, akuntable dan jelas pertangungjawabannya,” pungkas Mujiyono.

Komentar Facebook