Foto: Tim Pendampingan Kesehatan RAM (Rumah Aspirasi Mujiyono) saat memastikan pasien BPJS tertangani dengan baik.

Demokrat DKI – Saat defisit melanda anggaran, maka rakyat kembali menjadi sasaran. Beban defisit akan dilimpahkan kepada rakyat dengan kenaikan iuran. Itulah fakta yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Usulan kenaikan premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pihak BPJS Kesehatan ditanggapi Anggota Komisi E Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, SE. Ia menegaskan bahwa rencana meningkatkan tarif premi PBI sudah menjadi pembicaraan lama di DPRD DKI Jakarta.

“Di DKI Jakarta hal ini telah pernah dibicarakan, pada dasarnya DKI Jakarta dengan APBD-nya besar dapat menyesuaikan pembayaran premi bagi PBI melalui APBD. Asalkan pelayanan yang diberikan kepada warga DKI Jakarta dapat ditingkatkan,” tuturnya kepada demokrtadki.or.id, Selasa (26/9).

Baca: Kerap Alami Defisit, Komisi E Sarankan Perbaikan Managemen BPJS

“Kita tidak mau dengan dinaikannya premi tersebut, masyarakat miskin masih harus mengeluarkan biaya-biaya obat dan tindakan yang tidak dicover oleh sistem pembiayaan INA CBG’s-nya BPJS,” tambahnya.

Namun, Mujioyo setuju kenaikan tarif premi, jika dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan.

“Jika cakupan pelayanan kesehatannya ditingkatkan kita setuju, tapi kalau masih seperti saat ini jangan dulu. BPJS harus melakukan perbaikan sebelum membicarakan kenaikan tarif,” kata pria kelahiran Wonogiri, 20 Januari 1968 itu.

  Ini Harapan Ketua DPD Demokrat DKI di Ultah ke 16 Partai Demokrat

Mujiyono memberi saran kepada pihak BPJS Kesehatan, agar menaikkan tarif premi BPJS disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Selain itu, premi dan pelayanan mungkin harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Daerah seperti Jakarta mungkin tidak keberatan memikul subsidi bagi PBI, tapi bagi daerah lain mungkin memberatkan,” tandasnya.

Seperti diberitakan media, Pihak BPJS Kesehatan mengaku menanggung mismatch hingga Rp9 triliun karena tarif iuran yang tidak mencapai keekonomian. Prediksi angka Rp9 triliun diakui Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi berdasarkan hasil hitung aktuaria dan akademisi.

“Jelas bahwa dari awalnya sudah diperhitungkan akan terjadi ketidakseimbangan,” kata Bayu di Gedung Kementerian Perdagangan, Senin (25/9) lalu.

Oleh karena itu, Bayu pun berharap agar pemerintah bisa segera membantu menutupi polemik defisit anggaran yang secara terus menerus dialami oleh lembaga bantuan kesehatan ini.

“Kami minta bantuan pemerintah saja agar bisa menutup kemungkinan defisit ini,” kata Bayu. (DPD)

Komentar Facebook