Demokrat DKI – Nasib malang menimpa M Noeryanto, warga korban gusuran Waduk Ria Rio di Pedongkelan, Jakarta Timur. Awalnya, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Noeryanto direlokasi ke Rusun Albo Cakung Barat. Namun lantaran fasilitas rusun tidak layak huni (bocor), maka Noeryanto mengajukan untuk dipindahkan ke Rusun Jatinegara Kaum.

Surat-surat resmi sebagai persyaratan sudah dibuat Noeryanto dan diterima tapi sudah 2 tahun tidak ditangani oleh pengelola rusun Jatinegara Kaum. Dan, sampai saat ini Noeryanto belum juga mendapatkan unit hunian haknya. Akibatnya, Noeryanto beserta istri dan keempat anaknya harus tidur di selasar Rusun Jatinegara Kaum, dan sudah 1 minggu pula anaknya tidak bersakolah, karena susah mendapatkan air untuk mandi.

Mengetahui kabar Noeryanto, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Herry Soenandar mengecam keras pengelola rusun. Ia meminta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk membantu menindaklanjuti persoalan yang dialami Noeryanto.

“Kami DPW SRMI DKI Jakarta berharap kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI untuk segera menindaklanjuti hal ini dan membersihkan sistem di Rusunawa Jatinegara Kaum khususnya dan 26 Rusunawa di DKI Jakarta umumnya yang tidak berpihak pada rakyat miskin,” tegasnya.

  Tolak Larangan Lintasi Jalan Protokol, Taufiqurrahman: Rakyat Bayar Pajak, Hak Untuk Melintasi Jalan Malah Dicabut

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman langsung menanggapi permintaan pihak SRMI. Ia mengatakan bahwa hal ini seharusnya tidak terjadi. Persoalan kesalahan administrasi ini seharusnya bisa ditangani dengan lebih profesional.

“Lihat saja, gara-gara pola kerja yang tidak profesional seperti ini, menyebabkan orang lain lebih susah hidupnya tanpa ada perhatian sama sekali. Ini tidak bisa dibenarkan. Kepala Dinas Perumahan DKI Jakara agar segera mengambil langkah tegas dan menyelesaikan persoalan ini secepatnya,” tegasnya.

Taufiq juga meminta Kepala Dinas Perumahan mundur karena dinilai tidak mampu menjalani tugasnya dengan baik.

“Saya merekomendasikan agar Kepala Dinas Perumahan segera mundur dari jabatannya karena tidak becus mengurusi anak buahnya di lapangan,” kecam pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu. (DPD)

Komentar Facebook