Rapat Dengar Pendapat (RDP) Para Penghuni Rusun dengan Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A dan D

Demokrat DKI – Ketua DPW Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Herry Soenandar meminta kepada seluruh Lurah, LMK, RW, dan RT merealisasikan kesepakatan yang telah terjalin di Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, 14 September 2017 lalu.

“Sekali lagi saya tegaskan kepada para Lurah, LMK, RW, RT, disetiap Rusunawa DKI Jakarta yang menolak pembuatan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), ini adalah hasil keputusan RDP di kantor DPRD DKI Jakarta,” tegas Herry kepada demokratdki.or.id, Kamis (21/9/2017).

Diketahui, RDP pada 14 September lalu itu dihadiri oleh SRMI DKI Jakarta, Penghuni Rusunawa, Anggota DPRD Jakarta, Dinas Perumahan DKI Jakarta, UPS-UPRS Rusunawa DKI Jakarta, dan Perwakilan Lurah DKI Jakarta.

Sedangkan dalam RDP itu telah menghasilkan beberapa point penting, sebagai berikut:

1. Tidak ada pengusiran, penyegelan, intimidasi bagi penghuni rusun khusus korban relokasi walaupun memiliki tunggakan.
2. Denda dihapuskan
3. Bagi penghuni rusun yang tidak terprogram, yang secara ekonomi tidak mampu lagi, bisa mengajukan subsidi ke Dinas Perumahan DKI Jakarta
4. Tentang tuntutan pemutihan tunggakan akan dirapatkan khusus dgn pihak terkait, termasuk Bank DKI.

Baca: Perjuangan Penghuni Rusun Buahkan Hasil, Fraksi PD: Perubahan Sistem Rusunawa Wajib DIlakukan

“Dengan hasil di atas kami berharap seluruh instansi terkait dapat bekerja sama dalam membantu serta memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang telah disepakati,” ujar Herry.

  Ketua DPD Demokrat DKI Optimis Raih Suara Signifikan di Pemilu 2019

Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta adalah Wakil Rakyat yang menerima pengaduan para penghuni rusun. Hingga beberapa hari, para penghuni rusun mendatangi ruang Fraksi Demokrat.

Akhirnya Ketua Fraksi Demokrat DKI, Taufiqurrahman mengusulkan diadakan RDP setelah mendiskusikan poin yang akan disampaikan dalam RDP tersebut. Alhasil, perjuangan para penghuni rusun membuahkan hasil.

Baca: Warga Rusun Mengadu ke DPRD, Ketua Fraksi Demokrat: Peraturan Pemerintah Tak Boleh Susahkan Rakyat

Fraksi Demokrat DKI Jakarta terus mengawal perjuangan para penghuni rusun sejak pertama hingga membuahkan kesepakatan. Namun Taufiqurrahman mengingatkan kembali, bahwa perjuangan masih panjang.

Sementara itu, Anggota Komisi D Fraksi Demokrat DPRD DKI, Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP menegaskan kembali agar kesepakatan di RDP ditindaklanjuti.

“Kita berusaha menemukan solusi permasalah├án ini dengan instansi terkait, hendaknya apa yang telah kita sepakati dapat ditindaklanjuti di bawah,” ujar perempuan yang juga menjabat Wakil Sekretaris I DPD Demokrat DKI Jakarta itu.

Neneng meminta kepada instansi terkait, untuk membantu permasalahan rakyat kecil.

“Mari kita bantu kesulitan mereka, tunjukan kepada rakyat bahwa instansi kalian punya hati nurani,” tandasnya. (DPD)

Komentar Facebook