Foto: Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH

Demokrat DKI – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar pemilihan Gubernur DKI diajukan oleh Presiden kepada DPRD. Kemudian DPRD DKI yang menentukan pilihan Gubernur dari calon yang diajukan oleh Presiden.

“Dalam paket ini apakah tidak mungkin kepala daerah cukup dipilih lewat DPRD dan diajukan Presiden? Kemudian wagub pilih sendiri gubernurnya supaya klop. Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintah Jakarta dengan presiden,” kata Djarot dalam diskusi di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).

Usulan mantan Walikota Blitar mendapat penolakan dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman yang juga hadir dalam diskusi itu. Taufiq menilai pemilihan Gubernur lewat DPRD tidak sesuai dengan makna demokrasi yang selama ini telah berjalan di Negeri ini.

“Kami dari Fraksi Demokrat DKI menilai Pilkada melalui parlemen tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Selain itu, merupakan kemunduran berdemokrasi. Oleh sebab itu, kami tetap menginginkan demokrasi langsung dipilih oleh rakyat,” tegas Taufiq.

Kemudian, Ketua Fraksi membeberkan sejumlah alasan mendasar penolakan pemilihan lewat DPRD. Pertama, soal kebhinekaan dan kemajemukan. Ibu Kota Jakarta terdiri dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Fraktis karakteristik mereka berbeda, sehingga makna demokrasi harus terlembaga dengan baik.

“Sebagai Ibukota negara dengan karakter penduduknya yang terdiri dari berbagai suku bangsa, dan berbagai aspirasi, makna demokrasi harus terlembagakan dengan sangat baik, pemilihan langsung merupakan upaya pelembagaan aspirasi warga,” ungkap pria berkepala plontos itu.

  Tolak Larangan Lintasi Jalan Protokol, Taufiqurrahman: Rakyat Bayar Pajak, Hak Untuk Melintasi Jalan Malah Dicabut

“Alasan kedua, yang paling mendasar mengapa penolakan aturan yang diusulkan untuk mengembalikan hak DPRD dalam memilihan kepala daerah yaitu, merenggut hak konstitusi rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah,” lanjut pria yang juga menjabat Wakil Ketua III DPD Demokrat DKI Jakarta itu.

Ketiga, mekanisme pemilihan langsung merupakan esensi partisipasi politik kerakyatan, karena memberikan ruang yang luas bagi lahirnya pemimpin baru pilihan rakyat.

Keempat, proses pemilihan kepala daerah secara langsung, terbukti dapat mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya. Kelima, mengapa pemilu langsung tidak layak untuk dihapuskan. Hal itu sejalan dengan prinsip otonomi daerah yaitu partisipasi, akuntabilitas dan demokrasi.

Keenam, memudahkan masyarakat dalam menagih langsung janji-janji pemimpin.

“Ketujuh, yaitu membuat para pemimpin lebih bertanggungjawab kepada konstituennya dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya.

Diketahui, usulan pemilihan Gubernur lewat DPRD pernah juga diusulkan oleh Plt. Gubernur DKI, Soni Sumarsono. Kendati demikian, usulan ini bisa dicapai dengan cara merevisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (DPD)

Komentar Facebook