Sanksi Administrasi
Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso, SH (kiri) dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH (kanan)

Demokrat DKI – Sanksi Administrasi diberikan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek kepada Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga, Kalideres terkait kematian bayi Tiara Debora Simanjorang.

Sanksi Administrasi tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Kemenkes menemukan adanya kesalahan RS Mitra Keluarga, yakni meminta pembayaran uang muka kepada pasien.

Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta menilai sanksi tersebut terlalu ringan, hanya sebagai teguran tertulis semata, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi RS Mitra Keluarga.

“Menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam pasal 27 disebutkan bahwa izin rumah sakit dapat dicabut, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan,” ungkap Taufiq di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/9/2017).

UU Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 27 tentang izin Rumah Sakit dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

Dengan demikian, Taufiq mengusulkan dibentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan RS bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kita akan mendorong adanya Perda RS yang mewajibkan RS bekerjasama dengan BPJS, karena RS masih merupakan penyedia fasilitas kesehatan terbesar di DKI Jakarta. Data 2015 saja menunjukan 59,18 persen tempat tidur RS dimiliki oleh RS Swasta,” beber Taufiq.

Selain itu, Taufiq meminta Dinas Kesehatan dan Petugas Pelayanan Medis meningkatkan sosialisasi UU BPJS kepada masyarakat terkait pelayanan kesehatan.

  DPD Demokrat DKI Jakarta Gelar Musancab Untuk 6 Wilayah

“Kenapa pihak RS atau Petugas Medis enggan menerima? Dan Kenapa Keluarga Pasien tidak mengerti bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan tanpa harus mengeluarkan uang muka? Ini artinya, Dinas Kesehatan dan BPJS harus pro-aktif memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan juga kepada petugas pelayanan medis yang menjadi garda utama dalam pelayanan kesehatan,” tegas Taufiq.

“Coba saya tanya Bapak Kadis, sudah berapa banyak warga yang disosialisasikan mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan BPJS Ini? Berapa tinggi tingkat pengetahuan masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan ini?,” tambahnya.

Anggota komisi E DPRD DKI ini juga meminta kepada semua rumah sakit baik negeri maupun swasta untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien dalam kondisi gawat darurat.

“Tanpa memandang pasien itu peserta BPJS atau bukan peserta, karena hak pasien untuk itu telah dijamin oleh UU kesehatan,” tandas Taufiq.

Selanjutnya, ia mengimbau warga Jakarta untuk berani meminta haknya kepada rumah sakit akan pelayanan kesehatan dalam kondisi gawat darurat atau bencana. Terlepas RS tersebut telah atau tidak bekerjasama dengan BPJS.

Komentar Facebook