Perda Perpasaran

Demokrat DKI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan DPRD DKI Jakarta saat ini tengah membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2002 Tentang Perda Perpasaran Swasta.

Menurut Santoso, SH, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta yang sekaligus Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Santoso, SH Perda tentang perpasaran perlu diperbaharui lantaran perkembangan dan fenomena pasar modern di Provinsi DKI Jakarta.

“Perkembangan ritel modern yang sangat pesat perlu diatur karena berpengaruh terhadap nasib pasar tradisional,” tegasnya kepada demokratdki.or.id, Selasa (12/9/2017).

“Tentang semua hal yang terkait dengan perpasaran yang saat ini sudah berkembang, misalnya minimarket, swalayan, yang secara rill mematikan usaha-usaha kecil di masyarakat. Oleh karena itu harus diatur,” tutur Santoso.

“DPRD Provinsi DKI Jakarta, khususnya Fraksi Partai Demokrat akan sangat berhati-hati dalam membahas revisi perda perpasaran tersebut. Jadi jangan sampai Perda yang dihasilkan menjadi alat bagi pengusaha besar mematikan usaha kecil,” beber politisi muda partai demokrat itu.

Politisi Muda Partai Demokrat yang terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta dalam Musda ke-IV, April 2017, menyampaikan bahwa ada 6 (enam) poin penting yang harus diatur dalam Revisi perda perpasaran tersebut.

  Pelebaran Trotoar Korbankan 3000 Pohon, Fraksi Demokrat DKI Minta Pemprov Kaji Ulang

Pertama, Revisi Perda Perpasaran harus secara optimal melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jangan hanya menguntungkan pelaku usaha menengah besar.

Kedua, Revisi Raperda yang dihasilkan tidak otomatis melegalkan keberadaan minimarket yang selama ini melakukan pelanggaran, seperti: jaraknya dari pasar tradisional serta lokasi ruang jalan yang diperbolehkan bagi pendirian tempat usaha.

Ketiga, Pelaku usaha pasar modern skala menengah ke atas wajib memberikan ruang tempat usaha bagi perkembangan usaha mikro, kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima.

Keempat, PD Pasar Jaya agar lebih berperan dalam memotong rantai distribusi agar harga barang-barang kebutuhan pokok terjangkau oleh warga DKI Jakarta.

Kelima, DKI Jakarta sebagai ibukota negara harus memiliki sistem perpasaran modern yang tetap melindungi usaha mikro dan kecil.

Keenam, revisi perda perpasaran DKI Jakarta juga harus melakukan pengaturan terhadap keberadaan toko-toko online (e-commerce) yang dewasa ini berkembang sangat pesat.

“Keenam poin tersebut merupakan sikap kita yang akan diperjuangkan oleh seluruh anggota Fraksi Demokrat yang ditugaskan di Bapemperda,” tandasnya.

Komentar Facebook