Reklamasi

Oleh: Anis Fauzan*

​Reklamasi teluk jakarta sejak semula menuai banyak kontroversi, keberadaannya bak gadis cantik di tengah-tengah hujan lebat, selalu menarik untuk diperbincangkan. Baru-baru ini publik dibuat heboh dan terkaget-kaget kembali atas keluarnya sertifikat Hak Guna Bagunan yang lazim disingkat HGB.

Pada tanggal 24 agustus 2017 yang lalu anak perusahaan Agung Sedayu Grup yakni PT. Kapuk Naga Indah resmi dinyatakan sebagai penerima HGB pulau D yang luasnya mencapai 312 hektar. Konsekwensi hukum atas keluarnya HGB tersebut, maka pemegang HGB sudah berhak membangun apa saja yang sudah direncanakan.

Sebagian pihak berpendapat jika sudah mendapatkan HGB diatas HPL maka tak perlu urus IMB untuk memulai pembangunan karena ijin mendirikan bangunan sudah included di dalam HGB, sebagian yang lain berpendapat masih menilai perlu dan wajib mendapat IMB terlebih dahulu.

​Jika merunut pada rencana awal reklamasi teluk Jakarta maka ada 17 pulau yang saat itu direncanakan untuk dilakukan reklamasi. Dari 17 pulau tersebut 15 pulaunya masuk wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta mulai dari pulau C sampai pulau Q. dua pulau yang paling barat yakni pulau A dan pulau B, masuk wilayah Provinsi Banten. Hingga saat ini proses pengurukan baru dilakukan di enam pulau yang direncakan, yaitu pulau C, D, G, K, L dan N.

Sanksi Moratorium dari KLH

Reklamasi di pulau C, D dan G dihentikan sementara setelah Kementerian Lingkungan Hidup menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pelanggaran tersebut diantaranya pengembang tidak bisa menjelaskan asal-usul material tanah untuk menguruk pulau. Dalam laporan investigasi majalah Tempo edidi 1-7 juni 2015, pengembang diduga mengambil pasir dari pulau-pulau di sekitaran Kepulauan Seribu yang pada dasarnya memang dilarang untuk dieksplorasi. Sedangkan untuk pulau C dan D, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan pendangkalan laut akibat tertimbun tanah sisa pengurukan.

Atas dasar hal tersebut diatas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada tanggal 10 mei 2016 mengelurakan dua surat keputusan. Surat pertama berisi sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang pulau C dan D. surat kedua ditujukan kepada PT. Muara Wisesa Samudra agar menghentikan pengurukan pulau G.

Yang menarik dari kasus ini adalah saat seritifkat HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah untuk pulau D terbit pada tanggal 24 agustus 2017 status pulau D masih dalam masa moratorium oleh kementerian Lingkungan Hidup. Sanksi moratorium baru dinyatakan dicabut pada tanggal 30 agustus 2017, itu artinya enam hari setelah sertifikat HBG atas pulau D terbit. Pertanyaannya adalah bisakah HGB terbit tanpa amdal?

Siapa yang paling berwenang terhadap Reklamasi?

Perdebatan mengenai domain siapakah sebenarnya reklamasi tersebut, Pemerintah pusat, pemda DKI, atau pengembang ? Pertanyaan tersebut bisa kita jawab melalui legalitas atas wilayah. Bahwa pada mulanya lokasi tersebut adalah milik pemerintah Pusat yang hak pengelolaan lahannya (HPL) diberikan kepada Pemda DKI. Jadi kalau merujuk kedapa pulau D maka pulau tersebut berdiri diatas HGB dan HPL. Setelah habis HGBnya maka pulau D akan dikelola oleh pemegang HPL. Kapan itu? HGB biasanya memiliki masa berlaku selama 30 tahun dan boleh diperpanjang lagi selama 20 tahun. Ya kira-kira 50 tahun kedepan pemda DKI selaku pemegang HPL baru bisa mengelola pulau D tersebut.

Secara tehnis pemerintah pusat sudah lepas tangan semenjak izin atas reklamasi itu diberikan. Kontrol sepenuhnya agar reklamasi tersebut tidak merugikan warga dan hanya menguntungkan kelompok tertentu ada di tangan pemerintah daerah. Perangkat peraturan daerah harus disiapkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum area reklamasi dan sekaligus proteksi bagi warga yang tinggal dan beraktifitas di sekitar pulau-pulau reklamasi.

Jauh panggang dari api, raperda reklamasi yang pada awalnya diharapkan bisa mengatur dan memberikan rasa keadilan bagi warga malah dijadikan alat bergaining untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak tertentu.

  Ini Langkah Strategis Fraksi Demokrat DKI Beri Solusi Bagi Warga Jakarta

Ada pihak yang bermain dengan rancangan perda reklamasi sehingga berujung OTT oleh KPK RI. Ada beberapa nama yang menonjol disinyalir terlibat praktik suap untuk memuluskan perda reklamasi ini, setidaknya Ariesman dan sanusi sudah di vonis bersalah oleh pengadilan. Selain nama dua orang diatas ada banyak nama besar lain yang juga terseret-seret. Ada beberapa orang yang sudah di cegah bepergian ke luar negeri seperti mantan staf khusus Ahok yaitu Sunny Tanuwijaya, meski belakangan pencekalan terhadap Sunny dibataklan.

Jelang Akhir Jabatan Gub Djarot dan Awal Gub Anies

Oktober 2017 sebagai tonggak sejarah pergantian kepemimpinan di DKI. Gubernur Djarot selesai dan akan masuk Gubernu Anies. Idealnya diakhir masa jabatan Pak Djarot harus menahan diri untuk menetapkan hal-hal strategis jangka panjang di DKI Jakarta, biarlah menunggu Gubernur baru nanti bekerja.

Langkah-langkah Gubernur ahok menyurati banyak pihak termasuk DPRD DKI meminta agar pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta segera dibahas kembali saya kira bukan merupakan keputusan politik yang tepat.

Kita tahu sikap Gubernur Ahok yang dilanjutkan oleh Gubernur Djarot sama sekali berbeda pandangan dengan pasangan calon Gubernur dan Wagub terpilih Anies-Sandy terkait mengenai reklamasi teluk Jakarta. salah satu janji kampanye anis-sandi adalah tolak reklamasi.

Momentum ini saya kira sekaligus akan menjadi momentum yang tepat untuk menagih janji kampanye Anies-Sandi. Persoalan reklamasi ini yang akan menunggu bahkan sejak hari pertama anis-sandi nanti dilantik.

Jika reklamasi masih terus berjalan maka tidak perlu waktu lima tahun untuk menyimpulkan bahwa anies-sandi telah gagal memimpin Provinsi DKI Jakarta. namun, jika mereka berdua bisa membuktikan sebaliknya dan memenuhi janjinya untuk menghentikan reklamasi maka saya yakin sosok anies bisa bersinar dan bahkan potensial menjadi calon Presiden melawan Jokowi dalam Pemilu 2019 nanti. Kalau dulu ada adium Djawa Adalah Koentji (baca- Jawa adalah kunci), siapa yang menguasi jawa maka akan menguasai Indonesia. Sekarang ada adigium baru Reklamasi adalah Koentji.

Bagaimana Sikap Partai Demokrat?

Pada tanggal 25 Februari 2016 yang lalu Partai Demokrat melalui perwakilannya di kebon sirih yaitu Fraksi Demokrat – PAN DPRD DKI secara tegas menolak pengesahan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan Juga menolak pengesahan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta. dua raperda tersebut terkait dengan reklamasi teluk Jakarta. sikap penolakan terhadap reklamasi tersebut sampai saat ini tidak akan mengalami perubahan selama tidak ada keberpihakan reklamasi kepada nelayan, kaum miskin dan rakyat kecil di sekitar lokasi reklamasi.

Keberpihakan kepada rakyat kecil itu nantinya bisa dilihat dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus terkait reklamasi. Sampai saat ini instrument aturan reklamasi belum satupun membahas secara detil dan semangatnya cenderung tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Sebagai Partai yang tumbuh dan besar di tengah masyarkat – serta baru merayakan ulang tahun yang ke 16 tahun, Demokrat akan selalu memperhatikan dengan seksama aspirasi masyarakat terkait dengan reklamasi tersebut. Semua diskursus dan masukan masyarakat menjadi penting sebagai legal aspek bagi Partai. Hal itu sesuai dengan tagline Hari Ulang Tahun 9.09.2017: “Serap Aspirasi, Untuk Rakyat, Demokrat Peduli & Beri Solusi”.

*Penulis adalah Wakil Ketua Pusat Pengkajian Strategis DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta

Komentar Facebook