Bayi Debora

Demokrat DKI – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman turut berduka atas kematian bayi Tiara Debora ‎Simanjorang. Bayi Debora yang menjadi pasien peserta BPJS itu meninggal lantaran ditolak oleh RS Mitra keluarga Kalideres Jakarta Barat.

Taufiqurrahman menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2009, dalam keadaan emergency atau kritis, RS tidak boleh menolak pasien.

“Pertolongan pertama harus diberikan, jika perlu di rujuk ke rumah sakit lain maka harus dicarikan, tidak boleh membiarkan keluarga Bayi Debora yang sedang panik untuk mencari solusi sendiri,” ujarnya kepada demokratdki.or.id, Minggu (10/9/2017).

Sebagai anggota Komisi E yang membidangi persoalan kesehatan, ia menyebut, keluhan pasien BPJS memang paling banyak terjadi di rumah sakit swasta. Diantaranya, susahnya mendapatkan kamar perawatan, adanya obat yang harus dibeli di luar dan adanya tindakan yang tidak ditanggung oleh BPJS.

Menurutnya, secara aturan memang pasien BPJS sudah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, namun dalam prakteknya, kejadian tersebut berulang-ulang terjadi, terutama di Rumah Sakit Swasta.

“Tim saya yang khusus mendampingi warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terus menemui permasalahan tersebut di rumah sakit swasta, hal ini harusnya tidak perlu lagi, APBD kita besar dan mencukupi untuk menjamin kesehatan warganya” katanya.

“Ada kesan bahwa rumah sakit swasta tidak kooperatif terhadap pasien BPJS, tentunya hal ini harus menjadi perhatian khusus BPJS Kesehatan, segera temukan di mana permasalahannya dan carikan solusinya!” sambung politikus muda Partai Demokrat ini.

  Santoso: Revisi Perda Perpasaran Harus Berpihak Kepada UMKM

Disamping itu, lanjutnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak boleh pasif, menganggap permasalahan kesehatan warga DKI Jakarta sudah terselesaikan dengan hanya membayarkan premi BPJS kelas III. Dinas Kesehatan harus mencari terobosan kreatif.

“Jelas bahwa dengan sistem BPJS ini masyarakat miskin masih dibebani dengan berbagai biaya, seperti membayar obat dan tindakan yang tidak dapat ditanggung BPJS. Meski secara aturan tidak diperkenankan. Tapi prakteknya masih terus berlangsung. RSUD aja mengeluh dengan sistem sekarang, apalagi RS Swasta” tandasnya.

Dinkes juga harus mengambil peran terdepan untuk mengatasi permasalahan ini. Untuk itu, Taufiq memberikan solusi terkait persoalan anggaran tersebut.

“Kenapa kita tidak coba dengan anggaran kita yang besar untuk coba menutupi kekurangan BPJS dengan membuat nomenklatur baru dalam APBD untuk menutupi semua kekurangan biaya pada rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS, memberikan Public Service Obligation (PSO) bagi RSUD atau memberikan hibah kepada RS swasta agar lebih kooperatif dengan pasien BPJS,” bebernya.

“Kita sadari bahwa RSUD kita belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani pasien BPJS, Ada rumah sakit swasta yang dapat menanggung sebagian beban tersebut, adalah tugas dari Dinas Kesehatan untuk dapat menjadikan rumah sakit swasta lebih kooperatif terhadap pasien BPJS,” pungkasnya. (DPD)

Komentar Facebook