Anggota Komisi E Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, SE saat melakukan sosialisasi program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) di masa pemerintahan Gubernur DKI, Fauzi Bowo

DemokratDKI – Pemerintah memutuskan berhenti memberi suntikan modal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sejak awal berdiri, BPJS Kesehatan tercatat terus mengalami defisit anggaran.

Kondisi ini mendapat perhatian Anggota Komisi E Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, SE. Ia menyarankan adanya perbaikan management BPJS Kesehatan dan evaluasi secara total.

“Tetapi jika kedua hal tersebut tidak bisa dilakukan pihak BPJS, maka pengelolaan jaminan kesehatan harus dikembalikan ke Daerah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” tegasnya saat dihubungi DemokratDKI.or.id, Minggu (3/9/2017).

Menurut Muji, pengelolaan jaminan kesehatan memang lebih tepat oleh Daerah. Ia berdalih fasilitas kesehatan diperuntukkan bagi pembayar pajak di daerah masing-masing.

“Bagaimana bila APBD tidak mencukupi? Tugas pemerintah pusat melalui APBN memberi Dana Alokasi Khusus atau Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) bidang kesehatan. Peruntukannya berdasarkan prinsip berimbang daerah, dengan support anggaran kesehatan warganya. Jangan DAK hanya untuk infrastruktur terus-menerus,” tandas Muji.

  Misan Samsuri, SE: Anomali! Kemiskinan Terus Meningkat, Survei Tingkat Kepuasan Publik Tinggi

Seperti diketahui, pada 2014, BPJS Kesehatan mengalami defisit mencapai Rp 3,3 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 5,7 triliun pada 2015 dan Rp 9,7 triliun pada 2016. Namun, defisit tahun ini diperkirakan menyusut menjadi Rp 3,4 triliun. (Baca: Pemerintah Setop Suntikan Modal, BPJS Diminta Mandiri Atasi Defisit )

Sebagai gantinya, pemerintah menambah anggaran subsidi kesehatan masyarakat agar BPJS Kesehatan bisa memenuhi kewajibannya kepada masyarakat. Dengan skema tersebut, institusi diharapkan lebih mandiri dalam mengelola keuangannya. (DPD)

Komentar Facebook