Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, SE

DemokratDKI – Proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D atas nama PT Kapuk Naga Indah begitu cepat dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa pengembang yang ingin mengajukan HGB harus melewati proses panjang.

Sejumlah pihak mengaku heran dengan proses penerbitan yang begitu cepat. Anggota Fraksi Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, SE meminta penjelasan kongkrit pihak BPN agar terhindar dari polemik dan asumsi negatif publik.

“Seharusnya BPN bisa memberi penjelasan mendalam soal penerbitan HGB. Supaya menepis kesan ada permainan para pemilik modal,” kata Mujiyono di Gedung DPRD DKI, Rabu (30/8/2017).

Kepala Kantor BPN, Muhammad Najib Taufieq menjelaskan proses cepat penerbitan karena pihak BPN tidak membutuhkan lagi pengukuran lahan lantaran sudah tercantum dalam sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Baca: Ini Penyebab Cepatnya Penerbitan Sertifikat HGB Pulau D

  Demokrat Apresiasi Putusan PTUN, Mujiyono: Pemprov Harus Taat Asas dalam Menetapkan UMP

Disisi lain, BPN mengakui penerbitan HGB untuk memberi kepastian investasi PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang yang melakukan reklamasi di teluk Jakarta. Baca: Terbitkan HGB di Pulau Reklamasi, BPN Jakarta Berdalih Membantu Investasi

“Jangan karena alasan membantu investasi, tapi menambrak kelestarian lingkungan. Hanya mencari keuntungan tanpa melihat dampak kerugian yang akan ditimbulkan di kemudian hari,” tegas Mujiyono.

Mujiyono menuntut BPN bekerja secara profesional, sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

“BPN jangan mau diintervensi siapapun dan bekerja berdasarkan aturan yang berlaku” tandas Mujiyono. (DPD)

Komentar Facebook