Foto: Ketua Fraksi Demokrat DPD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH menerima dokumen dari perwakilan warga penghuni rusun didampingi Ketua Dewan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Herry Sunandar (tengah), Senin (28/8/2017)

DemokratDKI – Pemprov DKI terus berupaya melakukan penertiban terhadap penghuni rumah susun (rusun) yang menunggak sewa selama 3 bulan. Hal itu membuat mereka resah hingga kembali mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Didampingi Ketua Dewan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Herry Sunandar, warga rusun menyerahkan sejumlah dokumen terkait permasalahan sewa rusun kepada Ketua Fraksi Demokrat, Taufiqurrahman, SH.

Herry mengaku sebagai fasilitator pelaporan warga yang merasa terganggu dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya, Djarot mengatakan bahwa para penghuni rusun yang menunggak selama 3 bulan akan di usir per tanggal 11 September 2017.

“Makanya kawan-kawan (penghuni rusun) ini membuat paguyuban-paguyuban yang berafiliasi dengan Serikat Rakyat Miskin Indonesia, agar bisa menjembatani kepada kawan-kawan DPRD di DKI Jakarta, seluruh fraksi,” tegas Herry, Senin (28/8/2017).

“Tuntutan warga yang pertama adalah membatalkan pengusiran. Kedua, meminta pemutihan. Ketiga, minta duduk rembuk antara masyarakat, anggota dewan, bank yang terkait dengan pembayaran, petugas PDAM, dan petugas-petugas PLN yang terkait dengan prosedur-prosedur atau penggunaan-penggunaan yang ada di rumah susun tersebut,” beber Herry.

Terkait tuntutan pemutihan, Herry mengungkap bahwa warga penghuni rusun merasa terbebani dengan cicilan. Saat masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo, warga hanya dibebani biaya Rp 10 ribu perhari, menjadi Rp 300 ribu perbulan.

“Tapi sekarang sudah mencapai Rp 500 ribu perbulan. Nah, sisanya ini buat apa? Sedangkan mereka harus ditambah dengan biaya pembayaran parkir kendaraan motor. Belum lagi pembayaran keamanan dan kebersihan, dan ongkos-ongkos lainnya. Itu yang dirasakan warga sangat berat,” ungkapnya.

Perlu diketahui, warga yang mendatangi DPRD DKI Fraksi Demokrat terdiri dari berbagai penghuni rusun. Dari Jakarta Timur, ada Rusun Albo, Cakung Barat, Rusun Mutiara Pulau Gebang, Rusun Pinus Elok Cilincing, Rusun Jatinegara Kaum. Sedangkan dari Jakarta Utara, ada Rusun Penjaringan dan rusun Marunda. Sedangkan dari Jakarta Barat, ada rusun Tambora.

  Kronologi Kematian Bayi Debora, FPD: Dalam Kondisi Kritis Pasien Bisa Ditangani RS Non-BPJS

“Banyak diantara para penghuni rusun, adalah korban penggusuran di masa Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan sebelumnya, Jokowi. Kalau di era Jokowi masih dapat fasilitas yang agak bagus. Tapi pas di era sekarang mereka seolah-olah disingkirkan,” papar Herry.

Pengaduan warga diterima Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH.

“Kami bersama seluruh anggota fraksi Demokrat akan berjuang sekuat tenaga, agar tuntutan warga dapat di penuhi. Kita juga akan menggalang kekuatan dari fraksi lain yang satu visi dan komisi D DPRD DKI Jakarta yang merupakan mitra kerja Dinas Perumahan dan kawasan permukiman untuk ikut mendukung moratorium pengusiran warga rusun yang menunggak bayar,” tegas Taufiqurrahman.

Selain itu, kata Taufiqurrahman, dirinya dan anggota dewan lain akan mengajak seluruh stakeholder terkait yaitu DPKP, UP Rumah Susun untuk dapat bersama-sama merumuskan kebijakan rumah susun.

Menurut Dinas Perumahan dan kawasan permukiman, ada beberapa faktor penyebab timbulnya tunggakan. Pertama, rata-rata penghasilan warga rusun di bawah UMP. Kedua, selisih rata-rata pengasilan dan pengeluaran warga rusun sangat tipis, sehingga tidak cukup untuk pembayaran sewa, air dan listrik. Ketiga, warga rusun sebagian besar lulusan SMP dan SMA sehingga sulit mendapatkan pekerjaan.

“Jadi jelas warga yang tinggal di rusun merupakan orang susah yang harus dibantu agar mendapatkan akses tempat tinggal sebagai hak dasar manusia,” tandas Taufiqurrahman. (DPD)

Komentar Facebook