Taufiqurrahman, SH Apresiasi Tindak Keamanan yang Dilakukan Komunitas Masyarakat Anti Tawuran

DemokratDKI – Pemrov DKI Jakarta berencana memperluas larangan sepeda motor di sepanjang ruas jalan protokol Jakarta, mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, Rasuna Said, hingga Senayan.

Perluasan larangan kendaraan ini bertujuan agar warga menggunakan angkutan umum guna menghindari kemacetan. Rencana ini akan diujicobakan pada 12 September 2017.

Karuan, rencana perluasan kendaraan roda dua ini menuai protes keras Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH.

“Fraksi Partai Demokrat Menolak keras kebijakan sepihak yang diambil Pemrov DKI Jakarta. Pelarangan kendaraan bermotor dan diskriminasi ini jelas merugikan rakyat kecil, alternatif termurah untuk rakyat kecil adalah motor kendaraan roda dua,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Kamis (25/8/2017).

Sejauh ini, menurut Taufiqurrahman, DPRD DKI sendiri belum pernah melihat kajiannya.

  Achmad Nawawi: Serikat Pekerja Terbuka Terima Perubahan, Tapi Sesuai Aturan

“Jangan sampai aturan yang dibuat karena mengambil keputusan sepihak yang dirugikan adalah rakyat kecil,” tegas Taufiqurrahman.

Anehnya, pajak kendaraan roda dua yang telah dibayar rakyat, malah mencabut hak mereka untuk melintasi jalan. Tentu aturan ini ditentang Taufiqurrahman, karena jalan protokol juga dibangun dari uang pajak yang dibayarkan rakyat.

“Jadi, jangan ada diskriminasi antara pengendara bermotor roda dua dan roda empat. Mereka sama sama membayar pajak. Saya menolak keras rencana peraturan Pemprov ini,” tandas Taufiqurrahman. (Ren/PDDKI)

Komentar Facebook