Ketua Badan Pembina Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah (BPOKK) DPD Fraksi Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, SE

DemokratDKI – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan para buruh Jakarta atas penetapan Pergub Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2017. Praktis, pembatalan UMP itu menjadi angin segar bagi buruh dalam melawan politik upah murah yang terus dilanggengkan pemerintah.

Putusan Majelis Hakim diapresiasi Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta. Ketua Badan Pembina Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Daerah (BPOKK) DPD Fraksi Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, SE meminta Pemprov melaksanakan keputusan UMP Rp3,8 juta. UMP tersebut dinilai Mujiyono lebih layak dan berpihak kepada pekerja atau buruh.

“Pemprov harus taat asas dalam menetapkan UMP selanjutnya. Jangan asal-asalan dalam menetapkan UMP, karena yang jadi acuan adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sangat minimal,” kata Mujiyono, Minggu (27/8/2017).

  Fraksi Demokrat DKI Minta Tindaklanjuti Kesepakatan di RDP Soal Penghuni Rusun

KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. KHL juga menjadi dasar dalam penetapan Upah Minimum.

“Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvey dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum,” demikian Mujiyono.

Komentar Facebook