Foto: Ketua Fraksi Demokrat DKI Jakarta, Taufiqaurahman, SH saat menerima pengaduan warga rusun

DemokratDKI – Sejumlah warga penghuni rumah susun (rusun) mendatangi gedung DPRD DKI di Kebun Sirih Jakarta Pusat Kamis (24/08). Mereka merupakan para penghuni Rusun Albo Cakung Barat, Rusun Mutiara Pulogebang, Rusun Pinus Elok Penggilingan Jakarta Timur dan Rusun Marunda Jakarta Utara.

Ketua DPW Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Heri Sunandar mengaku sebagai fasiliator pertemuan warga rusun dengan Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat. Kedatangan warga ke DPRD yakni ingin mengadukan nasib mereka saat ini.

Warga resah karena terancam akan terusir dari rusun yang mereka tempati sekarang. Keresahan warga timbul akibat pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang meminta warga mengosongkan rusun apabila dalam tiga bulan kedepan (13 September) penghuni menunggak pembayaran.

Sedangkan menurut Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahida yang ikut mendampingi, hampir semua penghuni dari 23 rusun yang ada menunggak.

“Penunggakan sewa bukan semata kesalahan warga. Tapi diakibatkan dari sistim perbankan yang mengakibatkan penyewa rusun terjepit dengan akumulasi bunga tunggakan,” ujar Wahida.

“Sistem ini dipertanyakan karena jumlah tunggakan peralihan sistim manual yang tunggakan di UPDT berbeda dengan yang ada di Bank DKI, bahkan ada penyewa yang tidak menfapatkan kwitansi,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat Wahida, diperkirakan ada lebih dari 2000 KK warga penghuni rusun yang menunggak uang sewa rusun, akibat kesulitan ekonomi.

“Keseluruhan dari mereka sebelumnya adalah korban penggusuran yang ditempatkan di rusun-rusun jauh dari tempat usaha mereka,” tegas Wahida.

Kedatangan warga penghuni rusun disambut baik oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, SH. Usai mendengar pengaduan warga, Taufiqurrahman mengatakan, UUD’45 pasal 1 bahwa Kedaulatan negara ini di tangan rakyat.

  Warga Bukit Duri Menang, FPD Apresiasi Pemprov: Beginilah Gubernur Rakyat

“Adanya negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, masyarakat sebagai pembayar pajak harus dijamin oleh negara. Untuk itu, jangan takut, jangan ragu tetap beraktifitas seperti biasa kami dewan akan memperjuangkannya,” ujar Taufiqurrahman.

Terkait persoalan ini, Taufiqurahman meminta semua masalah di invetarisasi. Kemudian selanjutnya, tambahnya, harus ada moratorium yang nantinya Fraksi Demokrat DPRD DKI akan mendorong adanya pertemuan dengan semua stakeholder untuk duduk bersama dan mencari jalan keluar atas permasalahan ini.

“Kalau denda telat pembayaran pajak kendaran bermotor yang jumlahnya banyak saja bisa diputihkan, masa total tunggakan yang cuma 33 milyar tidak bisa diputihkan?,” kritiknya.

“Pemerintah bisa memutihkan denda untuk jutaan penunggak Pajak Kendaraan bermotor, kenapa tidak bisa untuk penunggak rusun yang jelas-jelas miskin?” tambahnya.

Atas dasar itu, Taufiqurrahman meminta Pemerintah tidak membuat peraturan yang menyusahkan rakyat. Sedangkan terkait persoalan yang diadukan warga, Taufiqurrahman akan memperjuangkan bersama Anggota Dewan lain dengan cara menuntut pemutihan tunggakan.

“Pemerintah tidak boleh membuat program yang menyusahkan rakyat. Besok kalau masih ada penekanan yang dilakukan pengelola, harus dilawan. Kita di dewan akan memperjuangkan lewat politik. Pemutihan tunggakan akan menjadi poin tuntutan kita, karena itu terjadi akibat kesalahan pengelola,” tandas Taufiqurrahman.

Berikut video pengaduan warga rusun:

Komentar Facebook